#Sri Mulyani Indrawati
Text
Buku Baru: “Transformasi ‘Core System’ Perbendaharaan – Kisah di Balik SPAN, SAKTI, dan MPN”
Buku ini menceritakan kisah di balik pengembangan aplikasi teknologi digital yang terkait dengan Keuangan Negara mulai dari Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara atau SPAN, Modul Penerimaan Negara atau MPN, sampai SAKTI, mulai dari perjalanan reformasi keuangan negara, perjalanan pengembangan sistem hingga saat ini, sampai dengan masa depan sistem yang diharapkan di masa yang akan datang…
View On WordPress
#Arif Wibawa#Astera Primanto Bhakti#Bendahara Umum Negara#Direktorat Jenderal Perbendaharaan#IFMIS#Kementerian Keuangan#Keuangan Negara#Kisah di Balik SPAN SAKTI dan MPN#Kuasa Pengguna Anggaran#Modul Penerimaan Negara#MPN#Pustaka KSP Kreatif#Robert Adhi Ksp#SAKTI#Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara#Sri Mulyani Indrawati#Transformasi Core System Perbendaharaan
0 notes
Text
Sri Mulyani Ingin Sistem Bayar Pajak Tanpa Ribet
JAKARTA – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menginginkan sitem pembayaran pajak di Indonesia menjadi lebih gampang layaknya orang dalam membeli pulsa. Hal tersebut diungkapkannya dalam acara kampanye Spectaxcular di Sarinah, Jakarta Pusat yang disiarkan akun Youtube, Dirjen Pajak, Minggu (6/8/2023).
“Saya dulu katakan, (bayar pajak harus) sama mudahnya atau lebih mudah dari beli pulsa…
View On WordPress
0 notes
Text
Didepan Menkeu, Bupati Minta Dirut PLN Tuntaskan Listrik Kampung di Berau
Didepan Menkeu, Bupati Minta Dirut PLN Tuntaskan Listrik Kampung di Berau
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas bertemu dengan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati
NEWSNUSANTARA,JAKARTA – Hadir dalam ajang Government Investment For Greener Environment di Kementerian Keuangan RI, Jumat (16/12/2022). Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas bertemu dengan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, serta sejumlah pejabat dan pimpinan badan usaha milik negara (BUMN). Salah satunya…
View On WordPress
0 notes
Text
Sri Mulyani: Pemerintah Tentukan Defisit APBN 2023 di Bawah 3 Persen
Sri Mulyani: Pemerintah Tentukan Defisit APBN 2023 di Bawah 3 Persen
Pemerintah telah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keterangan persnya di Kantor Presiden, Jakarta, pada Kamis, 1 Desember 2022, memastikan bahwa defisit APBN pada tahun depan berada di bawah 3 persen, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Defisit APBN tahun 2023 makin mengecil, yaitu sebesar Rp598,2 (triliun) atau 2,84…
View On WordPress
#Berita Indonesia#Indonesia#Indonesia News#Joko Widodo#Jokowi#Kabar Indonesia#Nasional#Nusantara#Presiden Joko Widodo#Presiden Jokowi#Sri Mulyani#Sri Mulyani Indrawati#Warta Indonesia
0 notes
Text
Cak Imin Ajak Sri Mulyani Jadi Cawapres
Cak Imin Ajak Sri Mulyani Jadi Cawapres
Bermedia.id – Manuver Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar untuk maju sebagai capres tampaknya tidak main-main. Setelah membangun komunikasi politik dengan pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), kini Cak Imin mulai mencari siapa yang layak mendampinginya sebagai Cawapres.
Tak tanggung-tanggung, Cak Imin melirik sosok Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, untuk…
View On WordPress
0 notes
Text
Reaksi Airlangga atas Keputusan MK Hadirkan Dia Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres
Ligapedia.news - Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK untuk menghadirkan empat menteri kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai saksi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024. MK menjadwalkan pemanggilan empat menteri tersebut pada Jumat, 5 April 2024.
Menanggapi hal tersebut, Airlangga mengatakan dia masih menunggu surat panggilan menjadi saksi dalam sidang MK. "Kami tunggu panggilannya. Undangannya belum ada," kata Ketua Umum Partai Golkar itu di Jakarta, Senin, 1 April 2024 seperti dikutip Antara.
Airlangga dipanggil dalam kapasitasnya sebagai Menteri Koordinator Perekonomian pada Kabinet Indonesia Maju. "Kalau dipanggil MK, mesti ada undangannya dong," ujar Airlangga.
MK juga memanggil tiga menteri lainnya untuk bersaksi di sidang sengketa Pilpres 2024, yaitu Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendiy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo memastikan majelis hakim akan memanggil empat menteri dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Suhartoyo mengatakan MK akan menjadwalkan pemanggilan para menteri kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu pada Jumat, 5 April 2024. Pemanggilan para menteri itu berdasarkan rapat hakim konstitusi pada pagi tadi.
Keempat menteri tersebut adalah Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
"Yang pertama yang perlu didengar oleh MK adalah Muhadjir Effendy Menko PMK, Airlangga Hartarto Menko Perekonomian, Sri Mulyani Menkeu, Tri Rismaharini Mensos, dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu)," kata Suhartoyo di pengujung sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin sore, 1 April 2024.
Dia mengatakan lima pihak tersebut dikategorikan penting oleh MK. Namun Suhartoyo menegaskan bukan berarti Mahkamah mengakomodasi permohonan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Kubu Ganjar Pranowo-Mahfud Md sebagai pemohon satu dan dua dalam perkara sengketa pilpres.
Kedua kubu tersebut dalam persidangan sebelumnya meminta MK menghadirkan sejumlah menteri, seperti Sri Mulyani dan Risma, untuk memberikan keterangan dalam persidangan. "Jadi semata-mata (pemanggilan empat menteri dan DKPP) untuk kepentingan para hakim," ujar Suhartoyo.
Dia berharap Muhadjir, Airlangga, Sri Mulyani, Risma, dan DKPP bisa memberikan keterangan pada Jumat, 5 April 2024.
Tim hukum Anies-Muhaimin (Amin) meminta majelis hakim Mahkamah Konstitusi atau MK memanggil empat menteri Kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menjadi saksi dalam sidang MK yang mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024. Permintaan itu disampaikan Ketua Tim Hukum Amin Ari Yusuf Amir dalam persidangan hari kedua di MK pada Kamis, 28 Maret 2024.
Empat menteri Kabinet Indonesia Maju tersebut adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.
"Kami juga mohon izin. Kami juga sudah menyampaikan permohonan kepada majelis hakim untuk dapat membantu menghadirkan Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Perdagangan, Menteri Koordinator Perekonomian guna didengar keterangannya dalam persidangan ini, Yang Mulia,” kata Ari.
Permintaan kubu Anies itu didukung oleh kubu Ganjar-Mahfud. Deputi Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, menyatakan mereka mendukung usulan itu tetapi dia menggarisbawahi permintaan agar MK memanggil dua menteri yang menurutnya memiliki peran vital, yakni Sri Mulyani dan Risma.
"Kami banyak sekali mengajukan hal-hal yang berkaitan dengan bansos, kebijakan fiskal, dan lain-lain. Maka, kami juga ingin mengajukan permohonan yang sama, tetapi karena sudah diajukan pemohon satu, kami mendukung apa yang disampaikan, demikian juga dengan usulan untuk (pemanggilan) Menteri Sosial. Paling tidak dua kementerian ini yang kami anggap sangat penting, sangat vital, dan kami mohon Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan tersebut," ujar Todung.
Read the full article
0 notes
Text
MK Panggil Muhadjir, Airlangga, Sri Mulyani, Risma di Sidang Pilpres
JAKARTA (Arrahmah.id) – Mahkamah Konstitusi (MK) memanggil empat orang menteri ke sidang sengketa Pilpres 2024. Mereka akan dimintai keterangan oleh hakim MK.
“Saudara Muhadjir Effendy Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Airlangga Hartarto Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Ibu Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan, Ibu Tri Rismaharini Menteri Sosial dan lima dari…
View On WordPress
0 notes
Text
THR Pensiunan 2024 Kapan Cair Baca Informasi Lengkapnya
Kapan Cair THR bagi para pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), termasuk anggota TNI-Polri. Hal tersebut menjadi topik hangat dan pertanyaan sejak pada awal tahun 2024. Pencairan THR untuk pensiunan dimulai 22 Maret 2024.
Bagi para penerima pensiun, informasi tentang kapan Cair THR menjadi perhatian utama. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan klarifikasi bahwa proses pencairan untuk…
View On WordPress
0 notes
Text
Rahman Menganalisis: Faktor Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2024
Meskipun menghadapi tantangan perlambatan ekonomi global, ekonomi Indonesia tetap tumbuh sebesar 5,05% secara tahunan pada tahun 2023. Rahman membahas secara mendalam prediksi optimis ekonomisawan ekonomi Bank Gemstone, Josua Pardede, tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024, dengan perkiraan tingkat pertumbuhan sebesar 5,07%. Prediksi ini didasarkan pada kinerja ekonomi Indonesia tahun 2023, analisis faktor internal dan eksternal yang dihadapi ekonomi Indonesia, serta kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan Bank Indonesia (BI) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menghadapi tantangan potensial.
Rahman Menganalisis: Faktor Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2024
Rahman menganalisis secara rinci faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang disebutkan oleh Josua Pardede. Dari sisi domestik, Josua menyebutkan bahwa fenomena El Niño mungkin memengaruhi konsumsi rumah tangga, sementara ketidakpastian politik yang dibawa oleh pemilihan umum tahun 2024 mungkin membuat investor berhati-hati. Dari sisi internasional, perlambatan ekonomi global dapat menyebabkan perlambatan ekspor.
Meskipun menghadapi tantangan ini, Rahman tetap optimis terhadap peluang pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024, termasuk peningkatan pengeluaran terkait pemilihan dan percepatan implementasi proyek strategis nasional oleh pemerintah.
Rahman Menilai: Potensi Pertumbuhan Ekonomi Setelah Pemilihan Umum
Rahman menilai lebih lanjut potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia setelah pemilihan umum selesai. Dia menyatakan bahwa selesainya pemilihan dan kemungkinan penurunan suku bunga global diharapkan secara bertahap mengurangi tekanan ekonomi, mendorong peningkatan investasi langsung dan arus modal. Ini akan memberikan dukungan kuat bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Rahman menekankan bahwa penyesuaian kebijakan fiskal dan moneter yang menguntungkan akan lebih lanjut mendorong pertumbuhan ekonomi, sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, di mana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 dirancang sebagai pengurang dan pendorong ekonomi.
Rahman Mengeksplorasi: Pengaruh Kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Rahman mengeksplorasi dampak kombinasi kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah dan Bank Indonesia (BI) untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dia mengutip pernyataan Gubernur BI Perry Warjiyo, yang menekankan pentingnya kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, dan kebijakan sistem pembayaran. Langkah-langkah kebijakan ini akan memberikan dasar yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil, serta membantu Indonesia mengatasi tantangan internal dan eksternal, mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun 2024.
Meskipun ekonomi Indonesia menghadapi banyak tantangan pada tahun 2024, namun melalui dukungan kebijakan positif dari pemerintah dan BI, serta perbaikan bertahap dalam lingkungan ekonomi domestik dan global, pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan mencapai prediksi optimis sebesar 5,07%. Rahman mendorong pembuat kebijakan dan investor untuk terus memantau indikator ekonomi dan dinamika kebijakan, guna memanfaatkan sepenuhnya peluang pertumbuhan ekonomi, sambil menghadapi risiko yang mungkin timbul.
0 notes
Text
Nyoblos di Tangerang Selatan, Ini Jawaban Sri Mulyani Ketika Ditanya Pilih Capres Nomor Berapa?
PUBLIKKALTIM.COM – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merahasiakan siapa Calon Presiden yang ia coblos di Pemilu 2024.
Ia tidak membeberkan memilih siapa saat di tanya awak media usai melakukan pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 73, Bintaro, Tangerang Selatan, Rabu (14/2/2024).
“Rahasia ya,” ujarnya sambil tertawa kepada awak media.
Meski demikian, Sri Mulyani memiliki harapan besar…
View On WordPress
0 notes
Text
The Commonwealth Scam: Political Games
Commonwealth Games are the heartbeat of every athlete, and Indian athletes have been raising the bar of excellence high with their incredible performance. They have brought fame and pride to the country with their accolades.
Commonwealth games are a buzz as they serve as a gateway for podium performances to Olympics. Every four years, a host country is selected for the Commonwealth Games. In 2010, India was voted the host country. India chose Suresh Kalmadi as the chairperson of the organizing committee.
This person took the competition a bit too seriously, created the biggest scam, and outperformed Harshad Mehta. A scam worth a whopping ₹70,000 crores brought disgrace to the country in every aspect. The reports justified the dialogue of Shatrughan Sinha from Kalicharan, “Aaj ke zamaane mein toh baimaani hi ek aaisa dhanda reh gaya hai ... joh poori imaandari ke saath kiya jaata hai.”
So, let’s learn about the events that took place because of the Commonwealth scam in 2010.
What was the Commonwealth scam?
"Corruption, money laundering, and tax evasion are global problems, not just challenges for developing countries" - Sri Mulyani Indrawati.
The Commonwealth scam is remembered infamously as one of the biggest scams. The Commonwealth scam involved astounding pilferage of ₹70,000 crores, Suresh Kalmadi's mastermind. The organizing committee led by Suresh Kalmadi made extraordinary plans initially, but all the promises turned out into a national embarrassment.
As grandiose and well-thought-out as the scam was, the games' set-up was menial and way below par. How? The companies that were chosen to organise the event over-quoted prices but supplied poor-quality goods. These companies were preferred against those who provided the best prices for better quality equipment. The Committee of Inquiries signalled that Kalmadi and all his aid workers were involved and arrested.
Did You Know
India bagged 101 medals in the Commonwealth games 2010, including 38 gold medals.
What happened in the Commonwealth scam?
The commonwealth scam was a deep well of conspiracies and corruption. Many irregularities were found according to many reports, including one by Housing and Land Rights Networks (HLRN) and investigations by the CBI. These irregularities were as follows:
1. Overall Security and Infrastructure
The Government of India, 2010, conveyed that they spent lots of money on enhancing the infrastructure, security, and development of 20 cities for the Commonwealth Games. This expenditure was planned to make the cities attractive as tourist destinations, but the estimate was never revealed.
The workers appointed for the infrastructure were exploited with ruthless working hours, unjust pay cuts, and bad working conditions. An incident of a footbridge collapsing 12 days before the event happened at the site of the games. This mishap drew a lot of attention and questioned the safety of the spectators and athletes.
The initial estimated sports infrastructure was marked as ₹1,900 crores, which increased to ₹11,000 crores. Compared to the amount, the construction of various venues was done poorly. The vinyl flooring at the weightlifting site was peeling off, while the false ceiling at the table tennis facility collapsed.
Lalit Bhanot, the Secretary General of the Organising Committee (OC), said to the athletes, "Some false ceiling has fallen, which means nothing. These things happen even at your home."
In addition, the OC failed to meet the targetted deadline of 1 August for enhancing and constructing specific venues such as the Jawaharlal Nehru Stadium's swimming pools, fields, and stadium tracks. Many swimmers fell ill and complained about the water's quality. Many more issues sprung up as the games continued.
If you want to continue reading, then click on the link - The Commonwealth Scam: Political Games.
0 notes
Text
Menkeu Sri Mulyani: Pemerintah Akan Menaikkan Cukai Rokok 10 Persen untuk Tahun 2023 dan 2024
Menkeu Sri Mulyani: Pemerintah Akan Menaikkan Cukai Rokok 10 Persen untuk Tahun 2023 dan 2024
Pemerintah akan terus menggunakan instrumen cukai untuk mengendalikan produksi hasil tembakau dan meningkatkan edukasi bahaya merokok kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat memberikan keterangan pers usai mengikuti rapat terbatas (ratas) mengenai kebijakan cukai hasil tembakau tahun 2023 yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Kamis…
View On WordPress
#Berita Indonesia#Indonesia#Indonesia News#Kabar Indonesia#Kementerian#Nasional#Nusantara#Sri Mulyani#Sri Mulyani Indrawati#Warta Indonesia
0 notes
Text
Sri Mulyani Blak-blakan Soal Rupiah Babak Belur Lawan Dolar AS
JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya buka suara soal kondisi nilai tukar rupiah yang saat ini babak belur melawan dolar AS.
Diketahui saat ini nilai tukar mata uang Garuda makin mendekati level Rp16.000 atau tepatnya Rp15.930.
Menurut analisa Sri Mulyani dolar AS menguat pesat karena didukung oleh kebijakan kenaikan suku bunga tinggi yang terjadi dalam waktu lama di Amerika…
View On WordPress
0 notes
Text
Chairman & CEO Freeport- McMoran Bakal Pensiun Setelah 20 Tahun Menjabat.
Ligapedia.news – Chairman & CEO Freeport McMoran Inc Richard C. Adkerson dikabarkan akan pensiun dalam waktu dekat, setelah 20 tahun menjabat di perusahaan tambang tembaga dunia terkemuka ini. Hal ini diungkapkan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati. Sri Mulyani mengatakan, dirinya baru saja bertemu dengan Richard Adkerson dan juga petinggi Freeport lainnya, antara lain CFO Freeport Mc-Moran Kathleen L. Quirk, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas, dan juga CFO Freeport Indonesia Rob Schroeder, pada hari ini, Rabu (27/03/2024) di kantornya, Kementerian Keuangan, Jakarta.
"Pada pertemuan ini saya juga menerima kabar bahwa Richard akan berakhir masa jabatannya sebagai CEO Freeport-McMoran setelah 20 tahun menjabat. Richard akan digantikan oleh Kathleen yang kini menjabat sebagai CFO Freeport-McMoran. Tidak lupa, saya sampaikan ucapan selamat kepada Kathleen atas penugasan barunya," ungkap Sri Mulyani, dikutip dari laman Instagramnya, Rabu (27/03/2024).
Selain itu, Sri Mulyani menyebut, dirinya dan para pejabat Freeport tersebut berbincang mengenai berbagai hal, mulai dari isu perekonomian global, konferensi energi di Houston, Amerika Serikat, hingga isu pasar tembaga dunia saat ini.
Chairman & CEO Freeport McMoran Inc Richard C. Adkerson dikabarkan akan pensiun dalam waktu dekat, setelah 20 tahun menjabat di perusahaan tambang tembaga dunia terkemuka ini. Hal ini diungkapkan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati. Sri Mulyani mengatakan, dirinya baru saja bertemu dengan Richard Adkerson dan juga petinggi Freeport lainnya, antara lain CFO Freeport Mc-Moran Kathleen L. Quirk, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas, dan juga CFO Freeport Indonesia Rob Schroeder, pada hari ini, Rabu (27/03/2024) di kantornya, Kementerian Keuangan, Jakarta.
"Pada pertemuan ini saya juga menerima kabar bahwa Richard akan berakhir masa jabatannya sebagai CEO Freeport-McMoran setelah 20 tahun menjabat. Richard akan digantikan oleh Kathleen yang kini menjabat sebagai CFO Freeport-McMoran. Tidak lupa, saya sampaikan ucapan selamat kepada Kathleen atas penugasan barunya," ungkap Sri Mulyani, dikutip dari laman Instagramnya, Rabu (27/03/2024).
Selain itu, Sri Mulyani menyebut, dirinya dan para pejabat Freeport tersebut berbincang mengenai berbagai hal, mulai dari isu perekonomian global, konferensi energi di Houston, Amerika Serikat, hingga isu pasar tembaga dunia saat ini.
Sumber : cnbcindonesia.com
Read the full article
0 notes
Last Seen Blogs
josune87
Josune Johason
silurisanguine
Siluri Sanguine
oofitssims
Sims 4 Bits n Bobs
rlbbackup
Hey it's Me. Rachel
