#Astera Primanto Bhakti
Text
Buku Baru: “Transformasi ‘Core System’ Perbendaharaan – Kisah di Balik SPAN, SAKTI, dan MPN”
Buku ini menceritakan kisah di balik pengembangan aplikasi teknologi digital yang terkait dengan Keuangan Negara mulai dari Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara atau SPAN, Modul Penerimaan Negara atau MPN, sampai SAKTI, mulai dari perjalanan reformasi keuangan negara, perjalanan pengembangan sistem hingga saat ini, sampai dengan masa depan sistem yang diharapkan di masa yang akan datang…
View On WordPress
#Arif Wibawa#Astera Primanto Bhakti#Bendahara Umum Negara#Direktorat Jenderal Perbendaharaan#IFMIS#Kementerian Keuangan#Keuangan Negara#Kisah di Balik SPAN SAKTI dan MPN#Kuasa Pengguna Anggaran#Modul Penerimaan Negara#MPN#Pustaka KSP Kreatif#Robert Adhi Ksp#SAKTI#Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara#Sri Mulyani Indrawati#Transformasi Core System Perbendaharaan
0 notes
Text
Pj Bupati Mesuji Tandatangani PKS Bersama Ditjen Pajak
Penjabat (PJ) Bupati Mesuji, Drs. Sulpakar, MM, mengikuti kegiatan penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS) Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah bersama Ditjen Pajak.
Penandatangan PKS itu berlangsung di Aula Cakti Buddhi Bakti, Gedung Marie Muhammad Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jalan Gatot Subroto Jakarta pada, Selasa (22/08/2023).
Perjanjian tersebut bukan hanya antara Pemkab Mesuji tapi juga Kepala Daerah di Indonesia dengan Ditjen Pajak Ditjen Perimbangan Keuangan dan Pemerintah Daerah.
Sebagaimana diungkapkan Kaban Bapenda Kabupaten Mesuji, I Komang Sutiaka, MM, yang mendampingi Pj.Bupati Mesuji dalam kegiatan tersebut, penandatanganan perjanjian dilakukan Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan bersama Gubernur, Bupati dan Walikota se-indonesia
Kerjasama ini dilakukan dalam hal pelaksanaan pertukaran dan pemanfaatan data dalam konteks kerahasiaan data perpajakan, serta untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan bersama atas wajib pajak, pendampingan dan dukungan kapasitas dalam bidang perpajakan serta mendorong Pemda dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah Melalui Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah, ujar komang
Dalam sambutannya Direktur Jenderal Pajak Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti Menyampaikan bahwa terkait penerimaan pajak baik pusat dan daerah memang tidak bisa terlepas dari kerjasama dengan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah di seluruh indonesia kerjasama ini saling melengkapi dan saling memberi baik dari kementerian keuangan dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak dan Direktorat Jendral Keuangan masing masing yang membutuhkan data dan informasi, saat ini pemda telah memberikan kontribusi yang luar biasa bagi pemerintah pusat.
Sementara itu Direktur Jendral Pajak Suryo Utomo menyampaikan bahwa antara pusat dan daerah bertugas mengumpulkan pajak baik pusat dan daerah guna membiayai kegiatan yang ada di daerah karena sumber pajak tentunya ada di daerah masing masing diperlukan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pengawasan wajib pajak.
Sulpakar setelah menandatangani perjanjian PKS menyampaikan bahwa ke depan kita dapat lebih mengoptimalkan kebutuhan data obyek pajak yang menjadi kewenangan pusat dan daerah dan tentunya target Peningkatan PAD akan semakin maksimal karena adanya kolaborasi antara kabupaten atau pemerintah daerah dengan Ditjen Pajak dan akan terus bersinergi dalam melakukan pendataan, pemungutan yang maksimal serta pelaporan yang baik sesuai dengan perundangan undangan, ujar Sulpakar
Karena apabila Penerimaan Pajak Pusat Besar maka DBH Melalui Transfer ke daerah juga akan semakin besar, selain itu harapannya kita bersama sama dapat melakukan pengawasan serta sosialisasi kepada wajib pajak serta dapat meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak sehingga dapat mewujudkan kemandirian keuangan daerah, karena penandatanganan PKS ini juga disaksikan Deputi bidang pencegahan dan monitoring komisi pencegahan Korupsi atau KPK, tutup Sulpakar. (Kmf/RD)
Read the full article
0 notes
Text
Kemenkeu: Pencairan pinjaman PEN daerah 2021 mencapai Rp6,8 triliun
Kemenkeu: Pencairan pinjaman PEN daerah 2021 mencapai Rp6,8 triliun
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto Bhakti menyatakan realisasi pencairan untuk program pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ke daerah tahun 2021 mencapai Rp6,8 …Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto Bhakti menyatakan realisasi pencairan untuk program pinjaman Pemulihan Ekonomi…
View On WordPress
0 notes
Text
0 notes
Photo
Hingga 24 April, pemerintah telah menyalurkan dana desa sebesar Rp 18 triliun ILUSTRASI. Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Ri Astera Primanto Bhakti Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Herlina Kartika Dewi…
0 notes
Text
Berikut 3 Kebijakan Kemenkeu Tekan Pemulihan Ekonomi RI
Berikut 3 Kebijakan Kemenkeu Tekan Pemulihan Ekonomi RI
Reportersatu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto Bhakti mengatakan, pandemi Covid-19 membuat Penerimaan Asli Daerah (PAD) dan penerimaan di daerah mengalami penurunan yang signifikan.
Demi melangsungkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah telah mengeluarkan tiga kebijakan yang bertujuan untuk memulihkan perekonomian di daerah.
View On WordPress
0 notes
Text
2 Penyebab Utama Dana Desa Hanya Mengendap di Rekening Daerah
2 Penyebab Utama Dana Desa Hanya Mengendap di Rekening Daerah
Dailymail.co.id, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sebanyak Rp 186 triliun dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) masih mengendap di rekening kas daerah per November 2019. Angka ini sudah membaik dibandingkan kondisi sebelum Oktober yang mencapai hingga Rp 220 triliun.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti mengungkapkan, pengendapan dana…
View On WordPress
0 notes
Text
KPK Minta Keterangan Dirjen Perimbangan Keuangan Terkait Kasus Irwandi Yusuf
Adel Zahara KPK Minta Keterangan Dirjen Perimbangan Keuangan Terkait Kasus Irwandi Yusuf Artikel Baru Nih Artikel Tentang KPK Minta Keterangan Dirjen Perimbangan Keuangan Terkait Kasus Irwandi Yusuf Pencarian Artikel Tentang Berita KPK Minta Keterangan Dirjen Perimbangan Keuangan Terkait Kasus Irwandi Yusuf Silahkan Cari Dalam Database Kami, Pada Kolom Pencarian Tersedia. Jika Tidak Menemukan Apa Yang Anda Cari, Kemungkinan Artikel Sudah Tidak Dalam Database Kami.
Judul Informasi Artikel :
KPK Minta Keterangan Dirjen Perimbangan Keuangan Terkait Kasus Irwandi Yusuf
KPK menjadwalkan pemeriksaan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti, Senin (20/8/2018).
http://www.unikbaca.com
0 notes
Text
Kemenkeu: Belanja kesehatan earmarked TKDD capai 72,17 persen
Kemenkeu: Belanja kesehatan earmarked TKDD capai 72,17 persen
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti menyatakan realisasi earmarked transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) untuk penanganan COVID-19 secara nasional adalah sebesar Rp39,2 triliun …Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti menyatakan realisasi earmarked transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) untuk penanganan…
View On WordPress
0 notes
Text
KPK Minta Keterangan Dirjen Perimbangan Keuangan Terkait Kasus Irwandi Yusuf
Bella Nurmae KPK Minta Keterangan Dirjen Perimbangan Keuangan Terkait Kasus Irwandi Yusuf Artikel Baru Nih Artikel Tentang KPK Minta Keterangan Dirjen Perimbangan Keuangan Terkait Kasus Irwandi Yusuf Pencarian Artikel Tentang Berita KPK Minta Keterangan Dirjen Perimbangan Keuangan Terkait Kasus Irwandi Yusuf Silahkan Cari Dalam Database Kami, Pada Kolom Pencarian Tersedia. Jika Tidak Menemukan Apa Yang Anda Cari, Kemungkinan Artikel Sudah Tidak Dalam Database Kami.
Judul Informasi Artikel :
KPK Minta Keterangan Dirjen Perimbangan Keuangan Terkait Kasus Irwandi Yusuf
KPK menjadwalkan pemeriksaan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti, Senin (20/8/2018).
http://www.unikbaca.com
0 notes
Text
Menunggu Data Jumlah Desa Fiktif: Merapikan Database Penerima Dana Desa
FaseBerita.ID – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menunggu data dari kemendagri tentang jumlah desa fiktif.
“Terkait dana desa kami saat ini masih menunggu berapa jumlah desa yang bermasalah dari Kementerian Dalam Negeri,” kata Direktur Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto Bhakti di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (18/11/2019).
Kemekeu telah…
View On WordPress
0 notes
Text
Indosat Angkat Dirjen Bea Cukai Jadi Komisaris
PT Indosat Tbk mengangkat Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi sebagai Komisaris untuk menggantikan Astera Primanto Bhakti yang juga merupakan pejabat Kementerian Keuangan. http://dlvr.it/PDhxYb
0 notes
Text
0 notes
Text
Cegah Desa Siluman, Kemenkeu Perketat Penyaluran Dana Desa
Cegah Desa Siluman, Kemenkeu Perketat Penyaluran Dana Desa
Dailymail.co.id, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memperketat penyaluran dana desa untuk tahun ini. Upaya tersebut dilakukan menindaklanjuti adanya temuan kembali sebanyak 56 desa siluman atau desa yang memiliki nama tapi tidak berpenghuni di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti, mengatakan Kemenkeu akan…
View On WordPress
0 notes
Text
Indosat Angkat Dirjen Bea Cukai Jadi Komisaris
PT Indosat Tbk mengangkat Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi sebagai Komisaris untuk menggantikan Astera Primanto Bhakti yang juga merupakan pejabat Kementerian Keuangan. http://dlvr.it/PDhxWn
0 notes
Last Seen Blogs
roseacisco
Rose Cisco
word-up-word-girl
Wordgirl doodles
vesperion-kiri
Waiting for the Nino Spinoff
dontknowmynamelol
Like fish seeking dark places
thekimonogallery
The Kimono Gallery