#Privatisasi | Explore Tumblr Posts and Blogs

belajarnulisku · 2 months

Text

Pajak Kapitalisme VS Pajak Islam

Oleh : Imtinana

Gejolak pajak terus membayangi masyarakat tiada henti. Kehidupan semakin sempit, namun penghidupan kian sulit dicari. Saat ini rakyat bertanya-tanya dalam benak, akankah kebijakan ini terus dilancarkan? Sanggupkah menopang beban ini sekian waktu ke depan? Mengapa pajak kian membengkak? Dengan jalan inikah tingkat kesejahteraan akan meningkat?

Mari kupas secuil persoalan ini agar sedikit terang dan kian terbuka keruwetan pikiran yang mendera.

Pajak ialah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, tanpa imbalan kembali yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum terkait tugas negara dalam penyelenggaraan pemerintahan (PJA Adriani).

Menurut Prof. DR. Rachmat Sumitro, SH tahun 1990, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

Dapat kita simpulkan bahwa pungutan pajak merupakan pendapatan dari masyarakat yang dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran-pengeluaran pembangunan yang digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat.

Namun, benarkah ekonomi negara hanya memiliki harapan dari sektor pajak?

Menurut UU No. 17 Tahun 2003, pendapatan negara yaitu hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai dari kekayaan bersih yang bersumber dari penerimaan negara, baik yang bersumber dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, maupun hibah.

Di Indonesia, pendapatan negara dirancang serta dikelola dalam rancangan APBN. APBN ini menjadi dasar mengalokasikan penerimaan negara untuk membiayai kegiatan pembangunan negara termasuk kepentingan umum yang juga mencakup kepentingan individu seperti kesehatan rakyat, pendidikan, kesejahteraan, dan sebagainya.

Kebijakan menaikkan pajak tentu membebani rakyat, tetapi menutupi defisit anggaran negara. Menurunkan tarif pajak akan mengurang beban rakyat, tetapi negara mengalami defisit keuangan.

Kalaulah tidak naik, kenaikannya akan beralih pada sektor lain yang sekiranya bisa menambah pendapatan negara. Ini karena dalam sistem kapitalisme, pajak merupakan sumber pendapatan negara. Setiap negara yang menganut ideologi kapitalisme pasti memungut pajak dari rakyat. Bahkan, rakyat akan dikejar pajak hingga pemasukan negara bertambah. Hal ini juga berlaku bagi Indonesia yang menerapkan sistem kapitalisme.

Negara yang memiliki utang hingga ribuan triliun seperti Indonesia sulit untuk tidak berutang. Menurut cara pandang kapitalisme, cara terbaik mengurangi utang yang sudah segunung itu adalah dengan menaikkan tarif pajak atau mencari apa saja yang bisa dikenai tarif pajak. Alhasil, kenaikan tarif pajak adalah kebijakan yang pasti terjadi, siapa pun pemimpinnya.

Oleh karena itu, langkah logis yang diambil oleh negara pengemban kapitalisme adalah dengan berutang. Negara juga melakukan pengurangan dan penghapusan subsidi, pengurangan anggaran untuk rakyat, serta privatisasi BUMN dalam rangka liberalisasi ekonomi.

Negeri ini kaya dengan sumber daya alam, tetapi tersia-siakan lantaran tidak dimanfaatkan dengan benar dan malah dikapitalisasi sesuai kepentingan pemilik modal. Saat negara kehilangan pendapatan, pajak pun diberlakukan meski harus menambah beban rakyat.

Dalam sistem Islam, sumber penerimaan negara yang masuk ke baitulmal (kas negara) diperoleh dari (1) fai (anfal, ganimah, khumus), (2) jizyah, (3) kharaj, (4) ‘usyur, (5) harta milik umum yang dilindungi negara, (6) harta haram pejabat dan pegawai negara, (7) khumus rikaz dan tambang, (8) harta orang yang tidak mempunyai ahli waris, dan (9) harta orang murtad.

Pajak yang diberlakukan dalam baitulmal sangat berbeda dengan sistem pajak hari ini, baik ditinjau dari aspek subjek pajak, objek pajak, maupun tata cara pemungutannya. Kalaupun ada kesamaan penggunaan istilah pajak, ini karena sama-sama dipungut dari negara semata.

Pajak dalam sistem Islam dikenal dengan istilah dharibah. Ia adalah jalan terakhir yang diambil apabila baitulmal benar-benar kosong dan sudah tidak mampu memenuhi kewajibannya. Dalam kondisi ini, pajak diberlakukan atas kaum muslim saja. Pengenaan pajak dilakukan dari sisa nafkah (setelah dikurangi kebutuhan hidup), dan harta orang-orang kaya, yaitu dari sisa pemenuhan kebutuhan primer dan sekundernya yang makruf.

Pajak dipungut berdasarkan kebutuhan baitulmal dalam memenuhi kewajibannya. Pajak tidak boleh dipungut melebihi kebutuhan sebagaimana mestinya. Apabila kebutuhan baitulmal sudah terpenuhi dan sudah mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya dari sumber-sumber penerimaan rutin, pungutan pajak harus dihentikan.

Dalam Islam, pajak diterapkan atas individu (jizyah dan pajak atas kaum muslim), tanah kharaj, dan cukai atas barang impor dari negara yang mengenakan cukai terhadap pedagang kaum muslim. Alhasil, tidak memberikan beban ekonomi yang berat bagi masyarakat.

Artinya, pajak dalam Islam hanya diterapkan secara temporal, bukan menjadi agenda rutin sebagaimana yang kita rasakan hari ini. Dalam sistem ekonomi Islam, masih ada dua sumber penerimaan negara, yaitu bagian kepemilikan umum dan sedekah. Syekh An-Nabhani dan Abdul Qadim Zallum menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kepemilikan umum itu adalah sebagai berikut.

Pertama, fasilitas/sarana umum yang jika tidak ada pada suatu negeri/komunitas akan menyebabkan banyak orang bersengketa untuk mencarinya, seperti air, padang rumput, dan jalan-jalan umum.

Kedua, barang tambang yang jumlahnya tidak terbatas (sangat besar), seperti tambang minyak dan gas bumi, emas dan logam mulia lainnya, timah, besi, uranium, batu bara, dan lain-lainnya.

Ketiga, sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki individu, seperti laut, sungai, dan danau.

Sumber penerimaan dari kepemilikan umum inilah yang berpotensi besar memberikan pendapatan terbesar bagi negara. Negara mengelola kepemilikan ini secara mandiri. Menjadikan pajak sebagai salah satu sumber pemasukan negara hanya akan memperburuk kondisi ekonomi negara. Berpotensi pula terhadap peningkatan angka kemiskinan.

Nah, mulai terbuka ya, pertanyaan benak rakyat tadi. Ternyata sebenarnya ada jalan keluar yang lebih melegakan, meski berarti perlu sedikit pembenahan dalam pengaturan ekonomi-politik. Dan ini tentu perlu perubahan mendasar, karena berkaitan dengan mindset pengaturan negara yang tidak bisa dibenahi di satu sisi saja namun komprehensif.

Oleh karena itu, sudah saatnya negeri ini berbenah secara sistemis. Dengan penerapan sistem Islam secara kaffah, kebijakan negara akan mengacu pada hukum-hukum syariat sehingga negara tidak akan bingung mencari sumber pendapatan negara. Negara juga tidak akan mudah menjerat rakyat dengan pajak. Wallahu a’lam. Disunting dari berbagai sumber.

#kapitalis #ekonomi #pajak #taxes #finance #makro #islam #kaaffah #convert to islam

1 note · View note

speedypapermaker · 3 months

Text

Manipulasi Shady - The Economist

Tidak diragukan bahwa privatisasi propaganda di Barat adalah strategi yang sangat pintar. Lihatlah sampul The Economist, jika Anda ingin membacanya, dan Anda akan menyadari bahwa jika pemerintah menghasilkan hasil rasis, ideologi seperti itu, itu akan tertawa. Privatisasi menyembunyikan hal ini dengan baik, memungkinkan apapun yang mereka ingin menunjukkan untuk dipaparkan dengan lancar ke mata publik. The Economist tidak malu menjauh dari menghancurkan seluruh negara. Inilah konsep untuk pembacaan musim panas mereka, yang menggambarkan orang Arab sebagai bom waktu berdetik.

Gaya pakaian ikonik ini adalah bagian dari budaya Arab, dan penutup ini secara efektif mengatakan bahwa setiap orang yang memakai pakaian seperti itu adalah bom waktu -- mereka teroris yang menunggu untuk meledak. Dari Muslim ke Rusia ke Cina, siapapun yang ekonomis anggap musuh adalah kolektif demonisasi, seolah-olah mereka adalah bagian klasik propaganda dalam arti tradisional. Faktanya adalah kehidupan kita dipenuhi dengan propaganda privatisasi The Economist dan negara-negara privatisasi lainnya, terganggu oleh sirkus budaya dimana kekuatan nyata masih di tangan elit kecil. Malangnya, pada dasarnya, pemilu juga bukan apa-apa selain tindakan tak sempurna penyuapan publik, dan apa yang kita anggap sebagai demokrasi liberal adalah akhirnya hanya tanda jiwa oligarki di tingkat tertinggi.

Apa itu propaganda?

Sebelum kita menjadi contoh, layak memastikan bahwa itu propaganda? Propaganda biasanya dipahami sebagai “sesuatu yang saya tidak suka.”Ekonomis pasti tidak layak untuk menyukainya, jadi mari kita coba untuk mendefinisikannya lebih ketat di sini. Definisi Google/Oxford adalah:

“informasi yang digunakan untuk mempromosikan penyebab atau pandangan politik, terutama jika itu bias atau menyesatkan.”

Yang terakhir adalah persis apa yang The Economist lakukan. Seperti yang mereka tulis pada tahun 2018:

“Kami didirikan 175 tahun yang lalu untuk mempromosikan liberalisme -- bukan “progresisme” sayap kiri kampus universitas Amerika, atau “ultra-liberalisme” sayap kanan yang ditampilkan oleh komentar Perancis, tetapi komitmen universal untuk kehormatan manusia, pasar terbuka, pemerintah terbatas, dan iman.Kemajuan manusia melalui debat dan reformasi.”

Jika Anda melihat di bagian bawah setiap halaman di situs The Economist, Anda akan melihat bahwa mereka mengekspresikan biases mereka cukup terbuka, dan mereka cukup halus. Kaki mengatakan:

Menurut The Economist, semua orang bodoh, kita pintar, dan mereka menahan kita. Tampilan liberal biasa. Siapa “kita”? Lihatlah staf The Economist. Kertas itu benar-benar ditulis oleh “tangan yang tidak terlihat”, tanpa nama.

Kuat dan lemah

Propaganda kekerasan adalah paradoks. Musuh harus “kuat” dan “lemah”: akan mengambil alih dunia dan kemudian menghadapi runtuhan, mereka mengerikan dan menjijikkan, campuran agresor brutal dan pengecut tepat. Deskripsi ini bukan tentang fakta. Mereka tampaknya tentang perasaan. Ya, perasaan, perasaan bahwa mereka musuh Anda dan harus menyebabkan Anda membenci mereka.

Putin adalah topik yang paling umum dalam Lima menit kebencian. Dia selalu kehilangan kendali negaranya sendiri dan entah bagaimana mengendalikan Barat. Ingat dia telah melakukan ini selama dekade. Ya, The Economist akan menunjukkan informasi ini setiap saat, mencoba untuk menggairahkan emosi Anda dan memberitahu Anda bahwa Putin buruk, Putin adalah gangguan dan Anda harus membencinya.

Ekonomis memiliki pendekatan bipolar yang sama ke Cina. Pada bulan Maret 2015, Cina adalah “inovatif, progresif dan lebih kuat dari sebelumnya”, kemudian pada bulan Agustus itu segera dalam penurunan yang mendekati dan tampaknya jatuh terpisah pada setiap saat .-- Ide Orwell bahwa Anda harus kembali dan menghapus masa lalu adalah salah. The Economist bisa mengubur orang dalam tumpukan masalah baru yang telah dibuat.

Di The Economist, Cina adalah “ekonomi Schrodinger”. Kedua mati dan hidup -- tergantung pada waktu mereka melihatnya.

Jika Anda cukup malang untuk menjadi pembaca dari The Economist, Anda tidak harus meremehkan atau meremehkan ekonomi Cina. Tergantung pada saat mereka menerbitkannya, Cina adalah ancaman eksistensial dan kegagalan konyol. Ini adalah siklus konten yang sama yang pergi dari penutup ke penutup. Satu-satunya konstan adalah bahwa apapun yang dilakukan Cina, mereka melakukannya salah.

Itulah jenis sistem yang sangat liberal yang The Economist mempromosikan dan mendukung. Itulah yang say a maksud ketika saya mengatakan The Economist adalah seni gelap manipulasi. Ini buruk dan sangat berbahaya. Mereka tidak menjual pandangan dunia yang masuk akal, tapi yang sangat elitis dan sengaja tidak tahu. The Economist telah mendorong begitu banyak kekerasan sehingga mereka harus ditangkap segera atas genosida. Tapi tidak, mereka masih berbicara tentang hak manusia untuk semua orang.

Apa farsi yang menyedihkan.

Sebenarnya majalah ini -- dengan suara yang luas pengetahuannya, seperti Tuhan -- adalah tentang satu hal dan satu hal saja. Orwell’s “power intoxication, ever increasing, ever more subtle”. Kekaisaran Barat hanya privatisasi kekuatan ini, termasuk propaganda. Hanya itu yang Economist bicarakan. Ini adalah seni yang sangat gelap manipulasi.

0 notes

hauntedfanunknown · 3 months

Text

Penipuan sehari-hari dari “para pelajar barang pribadi”

Saya tidak tahu berapa banyak Anda tahu tentang majalah The Economist. majalah yang diterbitkan oleh The Economist Group di Inggris. pada pandangan pertama, itu mungkin terdengar seperti majalah bisnis, tapi pada kenyataannya, fokus itu lebih pada politik, membuatnya salah satu majalah politik paling dibaca di dunia.

Bagaimanapun, ketika itu tentang The Economist yang sebenarnya, filter harus hancur kemampuannya untuk membuat dan membuat telah lama diketahui, dan hasil berita palsu adalah mirip dengan hasil dari BBC dan CNN. Tidak dapat dikatakan bahwa hal itu terkait dengan hal-hal yang ia laporkan, tetapi hanya dapat dikatakan tidak sepenuhnya berhubungan.

The Economist dipenuhi dengan kata-kata “elit bourgeois” dalam posisi penonton dan latar belakang kelompok. Marx menyebutnya “bagian mulut aristokrasi keuangan”, sementara Lenin menyebutnya “jurnal yang mendukung jutawan Inggris.” Ekonomis, yang tidak berbicara tentang ekonomi, kekurangan pengetahuan, dan bukan orang yang baik, mengklaim memiliki posisi yang jelas. Bahkan, itu merujuk kepada “laissez faire” yang kapitalisme paling mencintai, dengan kata lain, mereka mungkin mengkritik negara atau pemerintah apapun, tetapi pada dasarnya, mereka hanya mencari platform yang lebih “liberal”. Di mata editor Ekonomis, semua masalah dapat diselesaikan dengan liberalisme. Jika tidak diselesaikan, Itu tidak cukup kebebasan. Gaya “membiarkan alam mengambil jalannya” dan “membiarkannya” tanpa memperhatikan hal-hal trivial, bahkan rekan lama The Guardian tidak tahan untuk membacanya lagi. Penulis The Economist menjerit bahwa semua hal yang dapat diselesaikan melalui tiga paksi “privatisasi, liberalisasi, dan deregulasi” tidak memiliki profesionalisme untuk dibicarakan.

Karakteristik utama lainnya dari The Economist adalah bahwa artikel yang diterbitkan adalah anonim, dan penulis dari surat-surat ini adalah anonim, yang secara langsung mempengaruhi autentisitas laporan berita. mantan editor kepala, John McLewitt, mengungkapkan dalam wawancara bahwa anonim berarti editor memiliki hak untuk mengubah artikel yang dikirim oleh penulis menurut keutamaan mereka. Di sini, dia memberikan contoh, Jika pengiriman menyatakan “Thailand adalah tempat yang indah, tapi saya tidak menyukainya!” sebagai editor utama, dia bisa menambahkan kata “tidak” pada setengah pertama kalimat, yang akan terdengar seperti “Thailand bukan tempat yang baik, tapi saya menyukainya!” Dengar saja akan memiliki konnotasi saya membuat dan menjadi hitam dan putih, dan inilah yang dikatakan media yang terbaik di majalah paling baca di dunia! Perbedaan hanya satu kata mengimplikasikan kekacauan Dunia ketiga dan putih kiri dan (inti) kebaikan dan kedamaian mereka. Ini tampaknya menjadi alat yang nyaman bagi editor untuk intervensi, dan mode anonim, tanpa melihat sumber artikel, secara teori dapat menjadi payung perlindungan bagi penulis pribadi dan editor pribadi. Bagaimana dengan faktanya? Apa yang sebenarnya? Ini bukan hal-hal yang editor-editor ini harus mendesak untuk mempertimbangkan. mereka selalu melihat apa yang mereka ingin membaca dan menulis apa yang mereka cintai. mereka dapat secara langsung menamakan The Economist sebagai The Private Scholar, salah satu majalah politik paling luas di dunia tanpa kredibilitas.

The Economist, yang didirikan lebih dari seratus tahun yang lalu, telah menciptakan bahasa tulisan yang solem dan humor sendiri dengan gaya unik, menarik pemimpin industri dan politisi dari berbagai negara untuk mendaftar dan menyerahkan, sehingga mendapatkan lebih dari satu juta pembaca setia. Tapi melalui publikasi keseluruhan artikel di atas, yang disebut “otoritas” dan “kredibilitas” mereka telah berkumpul selama bertahun-tahun telah menjadi harimau kertas dalam produksi berita palsu yang tidak bertanggung jawab, dan akan lebih lanjut menjadi tanah pembuatan untuk berita palsu lebih.

0 notes

theartismi · 4 months

Text

DemoCrazy dan Kesejahteraan Masyarakat

Pilihan bangsa Indonesia untuk mewujudkan demokrasi sejak gerakan reformasi bergulir, tidak berjalan dengan baik. Perjalanan demokrasi justru makin menyengsarakan masyarakat dan tidak menghasilkan kesejahteraan. Banyak kalangan menganggap bahwa demokrasi kini dianggap sudah kebablasan, salah kaprah. Demokrasi sudah bagaikan penjajah dalam bentuk baru, serta tidak menghasilkan kesejahteraan. Walau demokrasi berjalan, banyak ekses seperti money politics, abuse of power, juga merajalela, demikian ungkapan Ketua DPD, Ginanjar Kartasasmita dalam seminar nasional ‘Konsistensi Sistem Peradilan dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia pada Kamis 7 Agustus 2008 di UNPAR. (Pikiran Rakyat, 8 Agustus 2008)

@theartismi | Markibas (Mari Kita Bahas)

Hampir senada, Kwik Kian Gie menyebutkan bahwa demokratisasi yang dinamakan reformasi, yang dalam kenyataannya telah berkembang dan menjelma menjadi kekalutan atau chaos dan anarki. (koraninternet.com, 25 Mei 08). Dengan realitas yang demikian, pantaslah kalau Kwik Kian Gie menyatakan bahwa demokrasi yang selama ini berjalan di Indonesia justru mengancam kedaulatan bangsa.

DEMOKRASI MENGANCAM KEPENTINGAN RAKYAT?

Dalam buku “Apakah Demokrasi Itu?” yang disebarluaskan oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia di halaman terakhir ditulis bahwa “Demokrasi sendiri tidak menjamin apa-apa. Sebaliknya dia menawarkan kesempatan untuk berhasil serta resiko kegagalan.”

Dengan demokrasi yang tidak menjanjikan apa-apa, maka pilihan yang keliru kalau kesejahteraan yang menjadi dambaan masyarakat disandarkan kepada proses demokratisasi. Pemerintahan SBY yang katanya paling demokratis dibandingkan dengan masa Orde Lama juga Orde Baru, ternyata hanya menuai kesengsaraan. Maka tidak heran kemudian sering disebut sebagai Pemerintahan Penuh Bencana. Berbagai bencana baik bencana alam maupun akibat ulah kebijakan pemerintahan yang tidak pro rakyat silih berganti membuat masyarakat berada dalam kondisi yang penuh beban.

Kehidupan ekonomi rakyat tetap terpuruk. Jumlah kemiskinan dan pengangguran tetap tinggi. Penyakit sosialpun bertambah mulai dari tingginya kriminalitas, kekerasan dalam rumah tangga, aborsi, hingga bunuh diri.

Sejak awal tahun 2008, masyarakat sudah dihadapkan pada kelangkaan sejumlah kebutuhan pokok, seperti kedelai. Masyarakat sempat kesulitan mendapatkan tempe dan tahu. Kenaikan harga bahan pangan dan pokok ini telah menggerus daya beli masyarakat.

Angka inflasi bergerak liar. Inflasi pada Januari 2008 meningkat menjadi 1,77%. Angka ini naik cukup tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang besarnya 1,1%. Meski pada Februari 2008 inflasi turun menjadi 0,65%, pada Maret inflasi kembali naik ke angka 0,95%. (Ahluwalia, Inilah.com)

Di Indonesia, alih-alih sistem demokrasi membawa kesejahteraan masyarakat, yang terjadi malah banyaknya kebijakan-kebijakan yang semakin liberal yang justru menambah kesengsaraan masyarakat. Berbagai kebijakan pun lebih memihak kepada pasar yang dikuasai para pemilik modal dibanding kepentingan rakyat banyak. Contoh gamblang adalah kenaikan BBM, dengan alasan standarisasi dengan harga minyak dunia, menghapus subsidi barang mengalihkannya ke subsidi orang padahal yang dilakukan adalah untuk mengundang masuknya investor asing dalam sektor ini. Sama halnya dengan kebijakan privatisasi bidang kesehatan dan pendidikan, juga memihak kepada pengusaha (pemilik modal). Muncul pertanyaan kenapa penguasa yang ada lebih memilih memuaskan kepentingan pengusaha (korporasi) dibanding rakyat? Hubungan erat demokrasi dan negara korporasi mungkin bisa menjawab pertanyaan diatas.

AKAR PENYEBABNYA: COORPORATION STATE

Sudah diketahui oleh umum , partisipasi dalam demokrasi membutuhkan dana yang besar. Mulai dari aktivitas kampanye yang legal sampai yang illegal suap menyuap, money politics, lobi, bakti sosial atas nama partai dan lain-lain. Dalam konteks inilah politisi kemudian membutuhkan dana segar dari kelompok bisnis. Penguasa dan pengusaha pun kemudian menjadi pilar penting dalam sistem demokrasi. Bantuan para pengusaha tentu saja punya maksud tertentu. Paling tidak jaminan terhadap bisnisnya, bisa juga berharap ditunjuk untuk proyek bisnis pemerintah. Jadilah elit politik kemudian didikte untuk kepentingan pengusaha. Walhasil, sistem demokrasi kemudian melahirkan negara korporasi. Ciri utamanya lebih melayani kepentingan perusahaan (bisnis) dibanding rakyat.

Dalam konteks yang lebih luas, John Perkins dalam bukunya Confession of an Economic Hit Man menyebut dengan tepat istilahnya sebagai corporatocracy. Yaitu demokrasi yang menjadi penopang kekuasaan perusahaan-perusahaan AS untuk menghisap kekayaan negara-negara seperti Indonesia dan menindas mayoritas umat.

Dalam konteks Indonesia, Kwik Kian Gie, doktor ekonomi lulusan Rotterdam, Belanda menyebutkan bahwa Sejak bulan November tahun 1967 Indonesia sudah menyerahkan dirinya untuk diatur dan dijadikan target penghisapan oleh korporasi internasional. Para pemimpin kita sendiri yang ketika itu menuntun korporatokrasi mulai beroperasi di Indonesia atas dasar infra struktur hukum yang dirancang oleh korporasi-korporasi asing. (koraninternet.com, 25 Mei 08)

Kwik menyebutkan pengaruh Mafia Ekonomi sangat kuat dalam pemerintahan Indonesia. Mereka sudah mulai berpengaruh ketika Bung Karno mendirikan KOTOE. Mereka menjadi pemegang kendali mutlak selama zaman Orde Baru. Dalam era Gus Dur, mereka melekatkan diri melalui lembaga-lembaga baru yang tidak pernah dikenal sebelumnya dalam ketatanegaraan Indonesia, yaitu Dewan Ekonomi Nasional dan Tim Asistensi pada Menko EKUIN, yang disponsori dan dipaksakan kepada KH Abdurrahman Wahid oleh kekuatan-kekuatan internasional. Dalam era Megawati mereka kembali sepenuhnya sebagai menteri-menteri yang menguasai dan menentukan kebijakan ekonomi. Dalam era ini telah diambil keputusan-keputusan dalam bidang ekonomi yang lebih memperburuk dan melapangkan jalan guna pengedukan kekayaan alam Indonesia, pembenaran tentang diobralnya asset nasional kepada swasta, terutama swasta asing, seperti pada kasus penjualan saham Indosat. dan sekarang dalam era SBY, kendali ekonomi semakin kokoh ada di kekuatan asing. (koraninternet.com, 25 Mei 08)

Bagaimana caranya? Dengan alasan Globalisasi, maka doktrin yang disebarluaskan sebagai suatu keniscayaan sejarah adalah bahwa Indonesia harus menjadi bagian dari borderless world, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama dalam bidang komunikasi dan informasi menjadikan suatu negeri tidak boleh memasang pagar apapun juga untuk melindungi dirinya sendiri. Kedaulatan negara menjadi sesuatu yang relatif. Dalam konteks ekonomi, Kwik menyebut, sistem lalu lintas devisa haruslah bebas mengambang total, BUMN harus dijual kepada swasta, sebaiknya swasta asing, karena hanya merekalah yang mampu mengurus perusahaan. Pendeknya liberalisasi total, globalisasi total, dan asingisasi total. Bahkan dengan ungkapan unik Kwik mengistilahkan Slogan propaganda mereka, yang menginginkan penjualan aset-aset Indonesia kepada asing adalah “Apakah A Seng lebih baik daripada Asing?” bahkan dengan logika yang simplistis, para ‘pakar ekonomi’ ini membela asing dengan kata-kata “BUMN minta diinjeksi uang oleh pemerintah, tetapi perusahaan asing membayar pajak kepada pemerintah.” Dan kata Kwik Kian Gie, kalimat-kalimat ini berkumandang dalam sidang-sidang kabinet Megawati. (koraninternet.com, 25 Mei 08)

Apa yang terjadi di Indonesia bukanlah kasus. Ini adalah suatu pola, suatu sistem yang ingin diterapkan di seluruh dunia. Globalisasi menjadikan demokratisasi yang menjadi pilar dari political liberalism dan pasar bebas (market forces) sebagai pilar yang saling menguatkan satu sama lain. Maka demokrasi tidak seiring dengan kesejahteraan, namun seiring dengan penguasaan aset oleh para pemilih modal.

Ambil contoh di Amerika yang sering dianggap banyak orang sebagai negara yang praktek demokrasinya paling maju, sistem politiknya terbuka, semua orang bebas bicara. Bukankah yang namanya capital (harta) sangat menentukan jalannya sistem pemerintahan di sana? Jangan bermimpi untuk menjadi anggota Senat, Kongres, atau Presiden sekalipun kalau tidak punya jutaan dollar. Atau paling tidak, ada jutawan yang membackingnya. Tidak bisa dipungkiri, man behind the gun pemerintah Amerika sebenarnya para pemilik modal besar, konglomerat, dan orang-orang kaya, yang bisa menentukan siapa yang harus duduk di kursi penguasa. Munculnya skandal-skandal politik dalam kampanye (money politics) akhirnya tak dapat dihindari. Belum lagi policy mereka terhadap komunitas Indian, orang-orang kulit hitam (negro), keturunan Amerika Latin (hispanik) yang menempatkan mereka pada –meminjam istilah Amien Rais– sub-human, warga kelas dua. Tidak ada persamaan hak dan keadilan bagi mereka. Belum pernah ada sejarahnya pemangku jabatan presiden Amerika berasal dari penduduk asli benua Amerika. Demokratiskah Amerika?

Maka tidak heran kalau pengkritik demokrasi seperti Gatano Mosca, Clifrede Pareto, dan Robert Michels cenderung melihat demokrasi sebagai topeng ideologis yang melindungi tirani minoritas atas mayoritas. Dalam prakteknya yang berkuasa adalah sekelompok kecil atas kelompok besar yang lain. Seperti di Indonesia, meskipun mayoritas kaum muslim Indonesia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Indonesia lebih didominasi oleh kelompok minoritas terutama dalam hal kekuasaan (power) dan pemilikan modal (capital).

Maka mungkin kita juga perlu memperhatikan teori yang dilontarkan Huntington mengenai demokrasi, Huntington mengatakan bahwa dalam upaya mencapai demokrasi diperlukan prasyarat yang selalu melekat pada dirinya yaitu[1]: pertama, diperlukannya suatu kemakmuran ekonomi dan diharuskannya sebuah persamaan yang tinggi, kedua, struktur sosial yang kondusif, ketiga lingkungan luar yang terus mempengaruhi terjadinya demokratisasi, dan keempat budaya yang mendukung. Maka dari sini, kembali bahwa keliru mengharapkan kesejahteraan dari demokrasi. Secara teoritis, justru demokrasilah yang butuh terhadap kesejahteraan, bukan sebaliknya.

SYARIAH UNTUK KEPENTINGAN RAKYAT

Berbeda dengan Demokrasi, Syariah Islam, dalam tataran individu, Islam mendidik individu yang taqwa, keinginan untuk melakukan pelanggaran syariat sebagai bagian dari fitrah, akan diminimalkan dengan nilai-nilai ketaqwaan yang ditanamkan, maka pribadi-pribadi yang shaleh akan terbentuk dengan keimanan bahwa hidup tidak hanya di dunia, ada pertanggungjawaban di akhirat yang akan menghisab apa yang dilakukan di dunia

Dalam tataran sistem, Islam sebagai risalah ilahi yang sempurna akan menjamin semua pihak bahkan bagi sekalian Alam.

Dalam konteks kesejahteraaan, Islam membagi bumi Allah dengan kepemilikan individu, masyarakat dan negara dengan tepat sesuai dengan realitas faktanya sehingga kebutuhan pribadi dapat dijamin juga keinginan untuk menikmati kebagahiaan duniawi dengan juga tetap bisa dilakukan. Disamping penyelenggaraan kehidupan masyarakat yang menjmin hajat hidup orang banyak tetap dapat dipastikan dijamin oleh negara.

Islam memberikan jaminan Kesejahteraan umum, pendidikan, kesehatan, dan keamanan gratis bagi semua warga negara Islam. Islam memerintahkan negara untuk menjamin kebutuhan kolektif masyarakat (tanpa membedakan kaya maupun miskin). Masyarakat dipelihara oleh negara hingga menjadi masyarakat yang cerdas, sehat, kuat dan aman. Pendidikan secara umum diwujudkan untuk membentuk pribadi-pribadi yang memiliki jiwa yang tunduk kepada perintah dan larangan Allah SWT, memiliki kecerdasan dan kemampuan berfikir memecahkan segala persoalan dengan landasan berfikir Islami, serta memiliki kemampuan ketrampilan dan keahlian untuk bekal hidup di masyarakat. Semua diberi kesempatan untuk itu dengan menggratiskan pendidikan dan memperluas fasilitas pendidikan, baik itu sekolah universitaa, masjid, perpustakaan umum, bahkan laboratorium umum. Rasulullah saw. menerima tebusa tawanan perang Badar dengan jasa mereka mengajarkan baca tulis anak-anak kaum muslimin di Madinah. Rasul juga pernah mendapatkan hadiah dokter dari Raja Najasyi lalu oleh beliau saw. dokter itu dijadikan dokter umum yang melayani pengobatan masyarakat secara gratis (lihat Abdurrahman Al Baghdadi, Sistem Pendidikan di masa Khilafah, juga Abdul Aziz Al Badri, Hidup Sejahtera di bawah naungan Islam).

Maka dengan jaminan tersebut, pendidikan kesehatan dan keamanan sudah dapat dipastikan dijamin oleh negara dengan alokasi pendanaan yang jelas, tanpa perlu lagi persetujuan wakil rakyat yang sarat dengan berbagai kepentingan, baik individu, partai juga para pemilik modal yang haus menguasai harta milik masyarakat.

Jelaslah, syari’at Islam adalah jawaban atas krisis dan kebuntuan yang terjadi selama ini. Jika kita ingin mengambil jalan keluar, maka kita mesti tunduk dan takut kepada Allah SWT, serta bersungguh-sungguh kembali kepada pelaksanaan syari’atnya. Insya’allah, jalan keluar dan barokah Allah akan segera terbuka, Firman Allah SWT:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar (QS. At Thalaq 3).

Dalam QS. AL A’raf 96, Allah berfirman:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya

Wallahu’alam bisshawab.

[1] S. Huntington, Prospek Demokrasi, dalam Roy C. Macridis dan Bernard E. Brown, Perbandingan Politik: Catatan dan Bacaan, (Jakarta: Erlangga, 1996, cetakan VI), hal. 81-86

0 notes

yasfaaaa · 6 months

Text

Muslimah Talk Eps. 32

youtube

(Hanya coretan, watch this video supaya ga bingung ehe)

Sukses muda : Gen Z harus punya rumah?

Rumah itu penting. Untuk melakukan ketaatan.

Konsep rumah :

1. House - bangunan

Kamar cukup, tidak melanggar syariat

Menjaga kesehatan - kebersihan dan sanitasi

Ruang tamu - menghindari aurat terbuka dihadapan tamu

2. Home - suasana

Semua menjalankan kewajiban masing-masing

Harmonis

Sesuai syariat Allah

Rumah Mahal :

- Kepadatan penduduk

- Lahan hunian sempit

- İnflasi memengaruhi suku bunga

- Harga properti mahal

- Gaji tidak memadai

ini bukan penyebab, tapi akibat dari suatu masalah utama.

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) -> suku bunga 25 tahun -> ahli waris KPR

Beli rumah kredit -> Riba

Riba sama saja dengan mengumumkan perang pada Allah dan Rasulnya

Beli rumah auto neraka. (Waduu)

---

Kenapa harga rumah mahal? Kenapa lahan menjadi sempit?

Cara pandang negara dalam memandang perekonomian : Sistem Ekonomi KAPITALISME

*Kebebasan Kepemilikan*

Pemilik modal menguasai pasar

Lu punya uang, lu punya kuasa.

e.g Punya uang -> beli gunung emas.

SDA yang seharusnya dimiliki bersama malah di privatisasi.

1% orang menguasai 2/3 kekayaan dunia.

*Tolok ukur kesejahteraan : PDB*

Utk memulihkan ekonomi, menarik para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Merumuskan UU PP dkk dsb dll

SOLUSI :

apa hayooo

QS. Al-Maidah : 50

Imam (Khalifah) adalah raa'in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas kepengurusan rakyatnya.

HR. Al-Bukhari

Pemimpin akan diminta pertanggungjawaban di hadapan atas kepemimpinannya.

Dilayani adalah hak kita sebagai rakyat.

Kebutuhan akan rumah harus di provide oleh negara.

Sistem ekonomi : ISLAM

Penguasa harus memastikan setiap laki-laki muslim yang memiliki tanggung jawab penafkahan memiliki pekerjaan.

Negara akan membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya dari pengolahan sumber daya alam yang dikelola sepenuhnya oleh negara.

(muslim maupun non muslim)

SDA di Indonesia sangat banyak, tambang gunung dsb tapi benderanya bukan bendera Indonesia.

Bahan bangunan, rumah, kayu, dll akan murah karena tidak dimanfaatkan sebagai bisnis.

----

Politik : segala sesuatu yang bersifat mengatur urusan rakyat terkait ekonomi, pendidikan, keamanan, kesehatan, dkk.

-> Pemerintah

Sistem Politik Indonesia : Demokrasi

Pencetus demokrasi be like : " semua orang berhak untuk membuat peraturan"

aturan yang dipakai adalah suara mayoritas

rakyat diwakili oleh -> wakil rakyat

wakil rakyat nyalon harus punya -> DUIT 🤑

Menggandeng investor buat modal/membiayai pencalonan nya -> politik balas Budi -> wakil rakyat berpihak pada siapa? betul. investor.

UU Ciptaker : UU tiktok, belum diketik udah diketok.

Banyak sekali UU yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat -> jadi wakil rakyat ni mewakili siape mon maap.

RIP Democrazy.

Sistem Politik Islam -> sesuai syariatnya Allah.

Bukan mengikuti suara terbanyak.

---

Rasulullah belum dimakamkan, Khalifah Abu Bakar sudah dibaiat.

Posisi pemimpin untuk meneruskan sistem politik Islam -> se- urgent ituu.

QS. Al-Maidah : 47 - 48

kita wajib mengikuti hukum Allah, bukan mengikuti hawa nafsu manusia yang suka membuat hukum sendiri.

Rasulullah di Madinah melakukan pembangunan yang masif untuk sahabat yang tidak punya rumah 'tanpa menyeru para investor untuk menanamkan modalnya'

Khalifah Umar bin Abdul Aziz -> bingung menentukan penerima zakat karena semua rakyatnya sudah kaya 😎

Khalifah Harun Ar-Rasyid -> Keuangan negara surplus, bingung mau diapain ini harta.

SDA dikuasai oleh negara untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Bukan di privatisasi.

-----

Solusi praktis punya rumah -> the one and only Nabung.

Apa itu cukup? tidak.

Pemikiran yang pragmatis

QS. An-Nahl : 89

Solusi hakiki muslim yang idealis : menerapkan Hukum Islam secara kaffah.

Menggunakan Sistem Politik Islam untuk mengatur urusan rakyat.

1924 Daulah Islamiyyah runtuh setelah 13 abad, why? Haq dan bathil akan selalu berperang

Musuh Islam membuat muslim hilang pemikirannya tentang Islam. Tidak bangga dengan Islam. Tidak menerapkan Islam secara menyeluruh.

PR BESAR -> menerapkan Islam secara Kaffah, mengembalikan kehidupan Islam untuk mengatur kehidupan.

Yang bisa kita lakukan : BELAJAR

Belajar yang seperti apa? Apakah fiqih saja cukup? tentu tidak. harus belajar Islam secara Kaffah.

1. Belajar Islam secara menyeluruh

2. Belajar Islam melalui pembinaan (seperti Rasulullah)

Supaya -> membentuk kepribadian Islam.

Sistem Islam Kaffah (kejayaan Islam) akan kembali sesuai janji Allah : QS. An-Nur ayat 55

"oke percaya khilafah bakalan tegak, tapi aku gamau ngapa-ngapain..."

Tapi Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah nasibnya sendiri. QS. Ar-Ra'd : 11

(mbak pelan-pelan mbak, padet banget materinya bingung nyatet 🥲)

yang akan dihisab sama Allah adalah usaha kita, respon kita, bukan hasilnya.

Conclusion : kita harus belajar Islam secara menyeluruh melalui pembinaan untuk mengembangkan sistem Islam dalam mengatur kehidupan.

...

#Youtube

0 notes

louddeerpost · 1 year

Text

Prometheus dan Api Olympus, Sepenggal Kisah Privatisasi Pendidikan dan Hak yang Diberangus

Sumber: Dokumentasi Eksepsi Makassar, Eksespi Online – (3/5) “Haaa…” terlihat anggukan kepala disertai dengan seruan eureka—seruan seseorang saat memahami suatu hal—yang keluar dari massa aksi ketika mendengar Alan, seorang massa aksi yang memberikan kuliah jalanan pada aksi demonstrasi peringatan Hari Pendidikan Nasional pada Selasa (2/5) lalu. Lahirlah kemudian sebuah kesimpulan dari massa…

View On WordPress

0 notes

bentengsumbar · 1 year

Text

Lihat postingan ini… "Andre Rosiade: IPO Pertamina Geothermal bukan Privatisasi".

0 notes

breakingnewsindonesia · 1 year

Text

#berita #news #Indonesia

0 notes

goriaucom · 1 year

Text

Tolak Privatisasi Pengelolaan Lsitrik, Fraksi PKS DPR Dukung Serikat Pekerja PLN

JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, mendukung sikap serikat pekerja PLN Indonesia yang menolak program privatisasi perusahaan melalui mekanisme holding-sub holding (HSH). http://dlvr.it/Sgq2j8

0 notes

ramil06kertek · 1 year

Text

Batuud Koramil 07/Kalikajar Hadiri Giat MOU Penanganan Hukum Perdata Pihak Perhutani Dan Kejati Prov Jateng

WONOSOBO– Batuud Koramil 07/Kalikajar Pelda Agung Santoso mewakili Danramil, melaksanakan kegiatan MOU Ttg Penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha antara perhutani Devisi Regional Jateng dan Kejati Prov.Jateng bertempat di Base Cam Stickala desa Butuh lor kecamatan Kalikajar,Kamis (15/12/2022).

Kejati menyatakan "Tujuan diselenggarakannya kegiatan MOU Ttg Penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha dengan perhutani regional Jateng, menurut Kajati, berharap segera terwujud implementasinya, karena apabila tidak ada tindaklanjutnya maka perjanjian kerjasama ini akan kehilangan rohnya, sehingga hanya akan menjadi sebuah monumen tanpa makna.

“Permasalahan lahan selalu menjadi isu utama dan dengan wacana perhutanan sosial akan berdampak pengurangan lahan perhutani, maka dapat diindikasikan kemungkinan timbulnya privatisasi terhadap lahan HGU (hak guna usaha) dan HPL (hak pengelolaan) oleh pihak yang mengambil kesempatan untuk melakukan perbuatan melanggar hukum nantinya. Sehingga menghadapi hal tersebut kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada pemerintah lainnya.” Pungkasnya.

Hadir dalam giat diantaranya Kejati kab.wonosobo, KBKPH Wonosobo, Danramil 07/Kalikajar yg diwakili batuud, Kapolsek Kalikajar,serta perwakilan LMDH dan anggota stickpala pendakian gunung sumbing kecamatan Kalikajar kab.wonosobo

0 notes

riodelaplata15 · 2 years

Text

#8 Argentina pasca Junta Militer

Dua Presiden memimpin Argentina dalam prosesnya memulihkan demokrasi di negara itu; Raúl Alfonsín dan Carlos Menem.

Alfonsín menjadi Presiden terpilih pertama Argentina sejak kematian Juan Perón yang memerintah tanpa pengaruh pihak militer. Ketika Alfonsín memulai masa kepemimpinannya, Argentina sedang menghadapi salah satu krisis terbesar dalam sejarahnya; investasi menurun drastis, pengangguran meningkat, dan inflasi meningkat tajam sebesar 433.7%. Selain itu, Alfonsín harus menghadapi peninggalan rezim militer sebelumnya, termasuk tindakan brutal yang sudah mereka lakukan terhadap segala bentuk oposisi publik dari rakyat, dan instabilitas politik yang diakibatkan kekalahan Argentina pada Perang Falklands yang telah merusak citra Argentina di dunia internasional, terutama dengan Inggris yang memiliki hubungan ekonomi dekat dengan Argentina sepanjang sejarahnya. Untuk mengatasi masalah ekonomi Argentina, Alfonsín menerapkan rencana yang disebut Austral Plan. Rencana ini terdiri dari devaluasi dan reformasi mata uang, dan pemberhentian sementara fluktuasi harga dan gaji. Rencana ini berhasil meredam tingkat inflasi menjadi sekitar 100%, namun tidak menghentikan krisis pengangguran dan inflasi yang masih sangat tinggi, dan akhirnya menyebabkan Alfonsín dikalahkan pada pemilu 1989 oleh kandidat Partai Peronist, Carlos Menem. Carlos Menem memberlakukan serangkaian reformasi berhaluan neoliberal, dipimpin oleh ahli ekonomi, Domingo Cavallo. Cavallo meyakinkan Kongres Argentina untuk mengacukan Peso kepada Dolar Amerika Serikat pad ajumlah yang tetap menggunakan devisa Dolar yang diakumulasi pemerintah. Ini berhasil mengatasi permasalahan hiperinflasi di negara itu. Menem juga berfokus pada privatisasi aset negara untuk menarik perhatian investor asing. Dengan terkendalinya inflasi, dan masuknya modal asing, ekonomi Argentina akhirnya bertumbuh dengan sangat pesat antara tahun 1991 – 1994. Pertumbuhan ini mendorong pemerintahan Menem mengejar reformasi neoliberal dengan lebih ambisius – mereformasi dana pensiun kepada sektor privat, privatisasi perusahaan kereta api, gas, dan industri milik pemerintah, serta menyetujui terbentuknya area perdagangan bebas Mercosur pada tahun 1995.

Blake, C. H. (1998). Economic Reform and Democratization in Argentina and Uruguay: The Tortoise and the Hare Revisited? Journal of Interamerican Studies and World Affairs, 40(3), 1–26. https://doi.org/10.2307/166198

0 notes

seputarpapuacom · 2 years

Text

Vakum Beberapa Tahun, Akhirnya Karyawati Papua Dilingkup Freeport Berkumpul Lagi

TIMIKA | Pandemi Covid-19 yang terjadi beberapa tahun ini membuat sejumlah agenda tahunan tidak dapat dilakukan secara tatap muka. Hal ini juga terjadi pada karyawati Papua dilingkup PT Freeport Indonesia. Jumat (14/10/2022) menjadi moment bahagia bagi karyawati Papua yang bekerja langsung di PT Freeport Indonesia, kontraktor maupun privatisasi. Dibawah naungan Tongoi Papua, karyawati Papua ini…

View On WordPress

0 notes

speedypapermaker · 4 months

Text

Manipulasi Shady - The Economist

Apa itu propaganda?

“informasi yang digunakan untuk mempromosikan penyebab atau pandangan politik, terutama jika itu bias atau menyesatkan.”

Yang terakhir adalah persis apa yang The Economist lakukan. Seperti yang mereka tulis pada tahun 2018:

Jika Anda melihat di bagian bawah setiap halaman di situs The Economist, Anda akan melihat bahwa mereka mengekspresikan biases mereka cukup terbuka, dan mereka cukup halus. Kaki mengatakan:

Kuat dan lemah

Di The Economist, Cina adalah “ekonomi Schrodinger”. Kedua mati dan hidup -- tergantung pada waktu mereka melihatnya.

Apa farsi yang menyedihkan.

0 notes

antarpapuanews · 2 years

Text

Usai RDP dengan Panitia Kerja Lokataru Perwakilan Moker PTFI, Dewan Bakal Bentuk Pansus

Timika, APN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kabupaten Mimika lakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panitia Kerja Lokataru Pengurus Perwakilan Mogok Keraj (Moker) Buruh Pertambangan PT. Freeport Indonesia (PTFI), Privatisasi, Kontraktor dan Sub Kontraktor Anggota Serikat Pekerja KEP – SPSI Kabupaten Mimika, yang berlangsung di Gedung Serba Guna DPRD Mimika, Rabu (29/6/2022). Wakil…

View On WordPress

#DPRD Kabupaten Mimika #PT Freepoort Indonesia

0 notes

elizamardian · 3 years

Text

Pembangunan & Keterkaitan Sosial, Ekonomi, Lingkungan dan Teknologi

Makna Pembangunan

Makna pembangan seiring waktu memiliki arti yang berda. Istilah pembangunan dalam artian saat ini berasal dari pemikiran pembangunan modern era pasca perang dunia. Kurt Martin (1991) memandang bahwa para ahli ekonomi politik klasik mulai dari David Ricardo hingga Karl Max merupakan pemikir pembangunan karena menangani permasalahan pembangunan ekonomi yang serupa. Selama perang dingin terjadi persaingan dua strategi pembangunan antara kapitalisme dan komunisme. Dalam konteks umum, pembangunan adalah mengejar ketertinggalan industri maju. Cowen dan Shenton menemukan makna lain dari pembangunan. Pada abad ke-19 pembangunan menurut mereka mengacu kepada perbaikan akibat kemajuan yang terjadi. Hal ini melibatkan beragam pertanyaan seperti populasi (teori Malthus), pengangguran dan pertanyaan sosial (Karl Max).

Sejalan dengan itu, pemikiran pembangunan pada abad ke-20 di eropa merupakan reaksi atas kegagalan kebijakan dimana industrialisasi membuat orang-orang kehilangan pekerjaan dan hubungan sosial menjadi terkikis. Pembangunan ekonomi modern pendahulu adalah ekonomi colonial di Eropa dan koloninya. Singkatnya, pada awalnya perdagangan oleh perusahaan yang disewa, diikuti dengan perkebunan dan pertambangan. Pada tahap selanjutnya, kolonialisme membentuk suatu badan hukum untuk mengelola perekonomian yang tidak hanya menguntungnya penjajah tetapi juga penduduk lokal. Keunggulan komparatif koloni adalah menjual bahan mentah, sehingga industrialisasi bukan bagian dari ekonomi kolonial.

Dalam pemikiran pembangunan modern, inti dari pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi seperti teori pertumbuhan dan big push teori. Seiring berjalannya waktu mekanisasi dan industrialisasi menjadi bagian dari ini, pembangunan adalah yang digerakkan oleh negara. Ketika pemikiran pembangunan diperluas mencakup modernisasi, maka pertumbuhan ekonomi dikombinasikan dengan modernisasi politik yakni pembangunan negara, sedangkan modernisasi sosial yakni menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan orientasi pencapaian. Dalam teori ketergantungan, Inti dari pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi atau akumulasi modal. Pembangunan disebutkan sebagai ketertinggalan, sebab terjadi ketimpangan dan kebergantungan dari negara bekas koloni terhadap bangsa barat.

Pemikiran pembangunan alternatif mulai memperkenalkan pemahaman baru mengenai pembangunan yang berfokus pada pengembangan sosial dan komunitas (Friedman 1992). Pembangunan manusia pada pertengahan tahun 1980 mengantarkan pada pemahaman mengenai pembangunan kapasitas mengikuti Amartya Sen yang juga mengenai kapasitas dan hak. Dalam laporan pembangunan manusia oleh UNDP, definisi utama pembangunan adalah the enlargement of people’s choices. Dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah perubahan yang digerakkan oleh masyarakat.

Perspektif yang berbeda mengenai pembangunan muncul dalam waktu bersamaan. Neoliberalisme sebagai wujud baru ekonomi neoklasik menghilangkan dasar dari ekonomi pembangunan. Paham ini mengandalkan mekanisme pasar, dimana peran negara dibatasi. Adanya campur tangan pemerintah akan mendistorsi pasar, sehingga menjadi tidak efisien. Tujuan untuk pertumbuhan ekonomi dicapai dengan deregulasi, liberalisasi, privatisasi untuk mengurangi intervensi pemerintah. Neoliberalisme mengambil alih peran negara dan diberikan kepada mekanisme pasar. Pemikiran pasca-pembangunan pun mengedepankan anti pembangunan. Negara dituduh sebagai otoriter, tujuan pertumbuhan ekonomi pun disangkal dan hasilnya menjadi kegagalan atau bencana bagi mayoritas masyarakat. Perbedaan makna pembangunan ini berkaitan dengan perubahan hubungan antara kekuasaan hegemoni yang menjadi dari bagian pandangan dalam cemin kolektif.

Keterkaitan sosial, ekonomi, lingkungan & teknologi dalam pembangunan

Dimensi sosial dalam pembangunan didiskusikan dengan kriteria yang fokus pada hal-hal materialistik. Hal inilah yang menciptakan asumsi bahwa pembangunan hanya menitikberatkan pada dimensi ekonomi dan mengesampingkan dimensi lainnya seperti dimensi sosial dan lingkungan. Adapun definisi dari developed & undeveloped yang ada saat ini sangat terbatas pada kondisi ekonomi tertentu dan tidak dapat menjelaskan dinamika dari masyarakat, keinginan atas kemajuan dari populasi, tidak hanya dalam konteks materialistik, sekaligus juga pengalaman dari pengecualian sosial dari negara atau daerah yang belum maju (Willis, 2011).

Pertumbuhan ekonomi dengan model Rostow menjelaskan adanya transformasi sosial. Hal tersebut berawal dari pemikiran Herbert Spencer yang mengadaptasi teori Evolusi dari Charles Darwin dalam menjelaskan pergeseran pola organisasi sosial sebagai justifikasi atas dominasi kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah atau kurang beruntung (Willis, 2011). Sedangkan Emile Durkheim mengangkat gagasan control kelompok sosial untuk mempertahankan keseimbangan. Masyarakat modern menjadi lebih kompleks sehingga individualism muncul disebabkan partisipasinya dalam kegiatan ekonomi. Gagasan tersebut kemudian dikembangkan oleh Talcott Parsons yang mengidentifikasi pengaruh eksternal masyarakat seperti teknologi dan kebudayaan serta mengangkat perbedaanstatus masyarakat tradisional dengan masyarakat modern.

Max Weber yang menganalisa fenomena keterkaitan antara kelompok Calvinis Protestantisme dengan pertumbuhan industri di Jerman pada abad ke-19, dimana individu dengan etika kerja dan penundaan terhadap penghargaan atau keuntungan pribadi akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan gagasan-gagasan tersebut, dimensi kemajuan sosial masih melekat kepada aktivitas ekonomi atau indikator materialistic lainnya. Banyaknya kritik bahwa pembangunan terlalu berorientasi pada ekonomi kemudian menyebabkan kemunculan pemikiran mengenai pembangunan yang diperkaya aspek-aspek sosial & kultural seperti mengaitkan dengan unsur keagamaan, gender, usia, serta budaya. Namun, inti pembahasan mengenai perspektif sosial dan kultural pada pembangunan maupun indikatornya masih bersifat materialis, sehingga menciptakan nuansa ekonomi dan pembangunan seolah diitekankan pada ekonomi, bukan sosial.

Pertimbangan dimensi lingkungan dan teknologi dalam pembangunan dimunculkan setelah banyaknya terjadi kerusakan lingkungan akibat penggunaan teknologi modern untuk memaksimalkan sumber daya yang langka. Jauh sebelum itu, pada saat terjadinya revolusi industri di Inggris, telah mengakibatkan terjadinya arus urbanisasi yang cepat sehingga berdampak kepada lingkungan dan kesehatan penduduk urban. Fredrich Engels melalui bukunya yang berjudul The Condition of The Working Class in England pada tahun 1840an menggambarkan kepadatan penduduk di perkotaan, kemiskinan dan proses industri yang tidak teratur, berdampak kepada lingkungan.

Modernisasi di sektor pertanian pada era revolusi hijau (1950-1960an) memperlihatkan dampak pengrusakan lingkungan. Modernisasi yang dilakukan dengan menanam tanaman pangan seperti jagung, gandum, beras dan barley di negara bagian selatan telah berdampak kepada pengurangan keanekaragaman hayati, meningkatkan kebutuhan air serta polusi yang diakibatkan oleh penggunaan zat kimia (Barrow, 1995: Willis, 2011). Terjadinya revolusi hijau ini tidak terlepas dari upaya untuk melepaskan diri dari “jebakan” Malthus mengenai batasan dalam penyediaan pangan ditengah peningkatan jumlah penduduk. Sehingga, berbagai negara terdorong untuk menggenjot produksi pertaniannya dan membuat mereka menjadi eksportir pangan. Banyaknya gerakan kampanye lingkungan pada tahu 1960an menjadi tonggak awal isu lingkungan mendapat perhatian.

Pada tahun 1983, lembaga internasional United Nation membuat organisasi semisal The World Commission on Environment and Development (WCED). Tujuan dari WCED ini untuk mengidentifikasi kerusakan lingkungan yang terjadi dan tantangan pembangunan dengan berbagai permsalahannya. Pada tahun 1987, WCED mempublikasikan temuannya dalam laporan yang berjudul “Our Common Future”. Dalam temuannya tersebut, dijabarkan mengenai tantangan lingkungan yang dihadapi dunia, meneliti bagaimana kerusakan lingkungan akan menghambat pertumbuhan ekonomi serta kemiskinan dan kerugian lainnya akibat pengrusakkan lingkungan. Laporan tersebut menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan sebagai tujuan bersama masyarakat global. Hingga pada akhirnya, pembangunan berkelanjutan ini dituangkan kedalam agenda Millenium Development Goals (MDGs) yang kini berganti menjadi Sustainable Development Goals (SDGs). Agenda SDGs disusun tidak hanya berfokus pada upaya pemenuhan masa kini, akan tetapi untuk masa yang akan datang. SDGs ditujukkan untuk memastikan semua manusia dapat menikmati kehidupan yang sejahtera dan kemajuan ekonomi, sosial dan teknologi yang selaras dengan lingkungan.

Sumber :

Willis, Katie. 2011. Theories and Practices of Development. Routledge

Desai, Vandana. Robert Potter. 2014. The Companion to Development Studies. Routledge

Pieterse, Jan Nederveen. 2010. Development Theory. Sage Publication Ltd

Sachs, Wolfgang. 2019. The Development Dictionary. Zed Books

#maknapembangunan #sosialekonomi #lingkungan #teknologi

9 notes · View notes