#pilkadadkijakarta | Explore Tumblr Posts and Blogs

bang-alfi · 7 years

Text

Swastanisasi Pelayanan Publik di Jakarta

Saya kaget ketika sedang mengurus administrasi pernikahan saya tahun lalu. Pelayanan di kelurahan dan kecamatan berubah. Semakin mirip seperti Bank. Lebih cepat dan lebih nyaman. Saya sepertinya tidak sendiri. Banyak pula warga yang memberikan testimoni serupa ketika mengurus administrasi di Pemerintah Provinsi Jakarta sekarang. Yuddy Chrisnandi, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bahkan mengatakan pada tahun 2014 bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di Jakarta adalah contoh yang harus diikuti Pemerintah Daerah lain.

Benarkah pelayanan publik di Jakarta lebih baik kini? Pembukaan tulisan ini adalah jawaban cepat atas pertanyaan tersebut. Namun, kita butuh pembacaan yang lebih utuh dan mendalam untuk mendapatkan jawaban yang lebih tepat. Karena penyebaran hoax terjadi bukan hanya karena adanya niat jahat, tetapi juga karena ketidakhati-hatian dalam membaca dan menyimpulkan. Karena pelayanan publik bukan hanya soal administrasi dan perizinan.

Tulisan ini akan mencoba membaca potret pelayanan publik di Jakarta secara lebih utuh dan mendalam sekaligus mengafirmasi keputusan KPU DKI Jakarta yang menggabungkan tema Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik dengan Perencanaan Tata Ruang dan Wilayah sebagai keputusan yang tepat.

Arus Kebijakan Neo-Liberal dan Swastanisasi Air

Pelayanan Publik di Jakarta tidak bisa kita lepaskan dari konteks arus kebijakan neo-liberal ala konsensus Washington yang sejak runtuhnya Uni Soviet semakin dianggap sebagai the only one solution. Indonesia mulai ikut serta secara intensif dalam arus ini pada medio 1970 dan 1980an.

Di Jakarta, swastanisasi air adalah contoh konkret dari derasnya arus kebijakan neo-liberal dan dampaknya bagi kualitas pelayanan publik. Sebagai bagian dari deal dengan Bank Dunia untuk menutupi hutang PAM Jaya dan kebutuhan dana untuk perluasan jaringan pipa air, PAM Jaya kemudian diswastanisasi per Juni 1997. Pengelolaan air pun diserahkan kepada Lyonnaise des Eaux (PT PAM Lyonnaise Jaya –disingkat Palyja) dari Perancis yang berkongsi dengan Salim Group untuk menguasai sebelah barat sungai Ciliwung dan Thames Water dari London (PT Thames PAM Jaya, sekarang menjadi PT Aetra Air Jakarta) berkongsi dengan Sigit Hardjojudanto, putra sulung Soeharto, yang menguasai sebelah timur Ciliwung.

Dampaknya, warga pun harus membayar air dengan lebih mahal. Studi kasus pelayanan Palyja di Muara Baru, Jakarta Utara (Triyananda, 2013) menunjukkan adanya pembiaran Palyja terhadap praktik mafia air yang dilakukan oleh pengusaha hidran umum. Saat air dari Palyja di pipa-pipa warga tidak keluar atau keruh, warga yang biasanya hanya membayar Rp 1.050/m3 harus membeli air pada pedagang eceran -yang mendapatkan airnya dari pengusaha hidran umum- hingga Rp 125.000-250.000/m3.

Pada Maret 2015, akibat melanggar HAM dan dilakukan tanpa tender, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebenarnya sudah membatalkan kontrak PAM Jaya dan dua perusahaan pengelola air tersebut. Namun, putusan itu kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Negara seolah-olah tidak mau menjalankan mandat dalam pasal 33 UUD 1945 untuk kembali mengelola air demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Meskipun pada Februari 2015, UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.

Namun, swastanisasi tidak hanya terjadi dan dapat dibaca secara sektoral, tetapi juga dalam paradigma pelayanan publik yang digunakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Paradigma inilah kemudian yang men-drive definisi kita tentang apa itu pelayanan publik yang berkualitas dan bagaimana cara memperbaiki kualitas pelayanan publik.

Swastanisasi Paradigma Pelayanan Publik

Bersamaan dengan arus kebijakan Neo-Liberal, muncul paradigma New Public Management (NPM) dalam pengelolaan pelayanan publik yang populer dengan adagium, “run government like a business”. Menurut paradigma ini, birokrasi harus dikelola se-efektif dan se-efisien mungkin untuk memberikan hasil terbaik dan memenuhi kebutuhan pelanggan (Gaebler dan Osborne, 1992). Customer First!

Perbaikan pelayanan administrasi dan Transjakarta yang memberikan kepuasan kepada individu yang menjadi “pelanggan” pelayanan tersebut adalah contoh konkret penggunaan NPM sebagai paradigma dan orientasi perbaikan pelayanan publik oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Penggunaan Qlue sebagai kanal pengaduan juga menunjukkan keinginan kuat dari Pemprov untuk mendapatkan feedback dari “pelanggan” demi pelayanan yang lebih baik.

Namun, paradigma NPM tersebut kemudian dikritik oleh Dernhart dan Dernhart (2003). Mereka mengajukan paradigma New Public Service (NPS) yang memandang birokrasi adalah alat warga yang harus tunduk pada kehendak warga terkait apa kebutuhannya dan bagaimana cara memenuhinya. Artinya, tidak seperti pelanggan yang dipandang secara individual dan partisipasinya hanya dibutuhkan sebatas feedback di tingkat implementasi, warga dipandang secara kolektif dan partisipasinya diperlukan sejak tahap perencanaan.

UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah contoh baik penerapan NPS. Dalam pasal 20 ayat (2) penyelenggara layanan diwajibkan untuk melibatkan masyarakat dan pihak terkait dalam penyusunan Standar Pelayanan Publik. Fyi, standar pelayanan menurut UU Pelayanan Publik di pasal 1 butir 7 adalah “tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.” Standar pelayanan publik tersebut berdiri di atas asas kepentingan umum, kepastian hukum, partisipatif, keterbukaan, akuntabilitas, dan asas-asas lain yang tertulis dalam pasal 4 UU Pelayanan Publik.

Pelanggan atau Warga: Studi Kasus Perencanaan Tata Ruang dan Wilayah DKI Jakarta

Perencanaan Tata Ruang dan Wilayah DKI Jakarta adalah bukti lain dari swastanisasi pelayanan publik. Survei Kompas yang terbit pada 22 Januari 2017 menunjukkan bahwa 7 dari 10 warga Jakarta yang disurvei tidak mengetahui tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Tahu saja tidak, bagaimana mau terlibat. Itulah penjelasan dari survei Koalisi Warga Jakarta 2030 pada tahun 2010 yang menemukan bahwa 98% warga Jakarta yang disurvei tidak terlibat dalam proses penyusunan RTRW. Di saat yang sama, ada 2% yang terlibat sangat jauh dalam penyusunan RTRW. Kehadiran pulau reklamasi dalam RTRW sebelum ruangnya benar-benar ada merupakan bukti nyata dari partisipasi sangat aktif dari big customer yang melampaui prosedur perencanaan di DKI Jakarta.

Di tengah gambaran yang tidak komprehensif tentang kehendak dan kebutuhan warga secara kolektif atas ruang dan dominasi big customer, Pemprov justru menggiatkan penggusuran atau relokasi –jika harus menggunakan istilah yang diperhalus itu– secara paksa dengan dalih untuk kebaikan warga yang lebih banyak. Selain itu, Pemprov juga berangkat dari asumsi yang salah tentang tanah negara yang setelah Indonesai merdeka, maknanya bukan lagi dimiliki, tetapi dikuasai oleh negara (pasal 33 UUD 1945). Pasal 18 dan pasal 27 UU No.5 Tahun 1950 tentang Pokok-Pokok Agraria juga menyatakan bahwa pencabutan hak kepemilikan warga untuk kepentingan umum harus dikompensasi dengan ganti kerugian yang layak.

Tidak hanya bermasalah asumsi dan perencanaannya, relokasi paksa tersebut juga dilakukan dengan prosedur yang melanggar hukum. Ombudsman RI sebagai lembaga pengawas pelayanan publik menyebutnya sebagai penyimpangan yang menjurus ke arah maladministrasi. PTUN bahkan memvonis bahwa penggusuran di Bukit Duri dan rencana Penggusuran di Bidara Cina tidak sah. Akan tetapi, kini permukiman warga sudah rata dengan tanah dan arus kas masuk dalam kantong keluarga mereka belum pulih seperti sedia kala. Sebaliknya, hutang mereka justru bertumpuk karena tunggakan sewa rusun yang menurut Pemprov lebih baik untuk mereka. Sekali lagi, menurut Pemprov, bukan menurut mereka.

Seorang pelanggan dalam skema bisnis memang akan selalu berusaha dipuaskan. Akan tetapi, pelanggan tetap saja tidak berhak terlibat dalam perencanaan perusahaan yang memutuskan arah kerja perusahaan, mekanisme dan tata kelola yang akan dijalankan, produk atau jasa yang akan dijual, dan segmen pasar yang akan disasar. Pelanggan tidak lebih dari sekadar individu-individu dengan karakter dan selera serupa yang kemudian dikelompokkan sebagai segmen dalam sebuah kolektif bernama pasar. Jika tidak sesuai selera, pelanggan bisa memilih produk atau jasa yang lain. Jika tidak sesuai dengan daya belinya, pelanggan membeli produk yang mirip dan perusahaan lain alias barang KW.

Begitulah DKI Jakarta saat ini sedang dikelola. Pilihannya seolah-olah hanya dua: menerima atau cari ruang dan wilayah lain selain Jakarta.

Merebut Kembali Pelayanan Publik di Jakarta

Semua metode perjuangan pasti memiliki titik lemah. Seperti perjuangan litigasi yang butuh waktu lama, energi ekstra, dan kadang kemenangannya di meja pengadilan pun sulit dieksekusi di lapangan, begitu pun dengan perjuangan politik dalam kerangka elektoral. Tidak ada jaminan memang kandidat yang berlaga tidak akan ingkar janji. Namun, melewatkan momentum ini hanya akan membuat swastanisasi pelayanan publik terus terjadi dengan skala yang makin luas dan penetrasi yang makin dalam.

Oleh karena itu, agar pelayanan publik bisa direbut kembali, warga perlu memilih pemimpin yang paling membuka ruang partisipasi. Pemimpin yang memandang warga sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang perlu didengar kehendaknya dan dilibatkan dalam merencanakan berbagai urusan yang terkait dengannya. Termasuk soal mau dibawa ke mana ruang dan wilayah bernama DKI Jakarta. Relokasi mungkin akan terjadi, hanya jika warga merasa perlu dan ingin untuk pindah ke tempat lain. Tempat yang menurut mereka lebih baik. Usulan Kampung Susun di Kampung Pulo yang difasilitasi oleh Komunitas Ciliwung Merdeka adalah satu dari beberapa rencana yang ternyata bisa lahir dari pendekatan partisipatif yang menempatkan warga dalam posisi yang tepat. Warga Kali Code bahkan sudah membuktikan mampu merumuskan dan merealisasikan rencana penataan ruang demi kepentingan umum secara partisipatif.

Namun, perlu diingat, kalau pun kandidat yang paling membuka ruang partisipasi itu nanti menang, perjuangan belum selesai. Inilah titik krusial bagi warga. Potensi kandidat terpilih itu untuk ingkar janji harus dicegah dengan cara terus memperkuat kolektivitas di akar rumput dan memanfaatkan secara optimal ruang-ruang partisipasi yang telah terbuka.

Pertanyaan kini, siapakah pemimpin yang paling membuka ruang partisipasi itu? Saya ingin itu menjadi pertanyaan yang kita jawab setelah debat nanti malam. Namun, bagi saya, pemimpin itu pastilah bukan pemimpin yang telah terbukti ingkar janji dan memposisikan warga sebagai pelanggan yang tidak berhak terlibat dalam proses perencanaan, kecuali bisa membayar banyak.

Muhammad Alfisyahrin Warga Tanjung Priok, Jakarta Utara

Sumber gambar

#Swastanisasi #PelayananPublik #Jakarta #PilkadaDKIJakarta

3 notes · View notes

seputarbisnis · 7 years

Text

Harapan Artis pada Gubernur (Baru) Jakarta

Jakarta (SIB) -Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta usai dan gubernur baru sudah terpilih. Meski masih berproses, artis menaruh harapan besar pada pemimpin lima tahun mendatang. Tetapi, ada hal istimewa ketika Ahmad Dhani bertemu dengan mantan personel Dewa 19. Pengelola Republik Cinta Manajemen itu memberi salam tiga jari tapi Once Merkel menunjukkan salam dua jari. Di lain hal, Julia Perez menangis lagi karena tidak jadi memberikan suara. Kondisi tubuhnya melorot hingga terbaring di rumah sakit. Kerabatnya melaporkan, perempuan yang disapa Jupe itu demam. Ahmad Dhani memberikan hak suaranya pada pemilihan putaran kedua, pada Rabu (19/4). Begitu juga Once. Keduanya berfoto bersama dengan salam berbeda. Dhani dengan salam OK OCE (acungkan tiga jari), sementara Once memberi salam dua jari. Foto dua orang yang pernah bersama di grup band yang sama, dibagi Dhani lewat akun Instagramnya dengan disertai keterangan hashtag #PilkadaDKIJakarta. Sebelum berfoto bersama Once, Dhani yang merupakan pendukung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno memamerkan jari bertintanya usai mencoblos, di TPS di kediamannya, RT 008 RW 003, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dhani juga terang-terangan mengatakan pilihannya terhadap pasangan calon tiga itu, dan menegaskan niatnya meninggalkan Jakarta jika pasangan Ahok-Djarot menang. Dhani mengatakan dirinya berniat akan pindah ke Cisarua, Bogor, jika itu terjadi. Ia mengaku sudah punya rumah di sana. Selain mengungkap keinginannya meninggalkan Jakarta, ia juga menyuarakan adanya dugaan intimidasi di sejumlah TPS. "Tolong dibantu TPS 13, 16, 17, 24 Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres dekat TPU Tegal Alur. Warga tidak berani datang ke TPS. Ada intimidasi," tulisnya dibarengi hashtag #PilkadaJakarta via akun Twitter. Akan halnya harapan artis. Aktor tampan Darius Sinathrya ingin Jakarta semakin baik. "Semoga yang terbaik yang terpilih," tulisnya. Di fotonya bersama istri Donna Agnesia itu, Darius memamerkan jarinya yang bertinta ungu sebagai tanda ia telah melakukan pencoblosan dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta putaran kedua. Harapan yang sama disampaikan Donna Agnesia di akun miliknya sendiri. "Kami sudah memilih, siapapun yang terpilih nanti semoga menjadi gubernur yang bisa melaksanakan janjinya untuk kemajuan Jakarta tercinta," tulisnya. Harapan yang disampaikan Darius dan Donna juga diungkapkan oleh selebriti lainnya. Baim Wong, tiga bersaudara Chandrawinata, dan Indro Warkop adalah beberapa di antaranya. "Saya ikut memilih untuk Jakarta. Untuk Jakarta lebih baik," tulis Baim Wong, seperti disiarkan CNNIndonesia.Com. Komedian Indra Birowo berharap Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih membuktikan janji-janjinya semasa kampanye pada masyarakat Jakarta. "Hak suara harus dipakai. Harapannya sih banyak ya, kan memang banyak yang harus dilakukan. Kalau memperhatikan bagaimana Jakarta, perkembangannya segala macam sebenarnya sudah ada semua," tuturnya. "Sekarang bagaimana melaksanakannya saja. Berharapnya, semua harus nyata, apa yang sudah dijanjikan bisa dibuat menjadi kenyataan!" Trio bersaudara Chandrawinata, yakni Nadine, Marcell dan Mischa, turut memamerkan jari bertinta. Sementara, Indro Warkop yang bersama keluarga besarnya berfoto bersama usai memberikan hak suara. Semuanya memamerkan jari yang sudah terkena tinta ungu. Akan halnya keinginan Julia Perez. Karena kondisi pedangdut yang akrab disapa Jupe itu sedang mengalami demam, batal memberi suara. Jupe saat ini tengah dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) karena menderita kanker serviks. Dia terbaring di ruangan VIP di lantai tiga RSCM. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Jupe tidak menggunakan hak pilih. Hal itu dikonfirmasi oleh adik Jupe, Nia Anggia. "Aku belum tau nih, kemungkinan sih enggak (mencoblos). Info dari dalam, katanya Kak Jupe lagi demam," kata Anggia melalui pesan singkat. Direktur Umum dan Operasional RSCM Surahman Hakim mengonfirmasi, nama Jupe ada dalam daftar pemilih di RSCM. Pihak rumah sakit memfasilitasi pasien untuk menggunakan hak pilih. Kendati demikian, kata Surahman, RS tak bisa memaksa jika ada pasien yang tidak ingin memilih. "Semua sesuai kehendak pasien. Ada yang mau memilih ada yang tidak juga. Tapi kami tetap akan memberikan fasilitas memilih," kata Surahman. Di RSCM terdapat satu TPS yakni TPS 15 Kelurahan Kenari. Terdapat 339 Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdiri dari pengurus rumah sakit dan 132 pasien yang dapat memilih di TPS tersebut. Untuk memilih, pasien mesti datang ke TPS yang berada di Lobi Gedung A RSCM hingga pukul 12.00 WIB. Bagi pasien yang memiliki kendala menuju TPS, panitia pemungutan suara bakal datang menghampiri pasien ke kamar rawat inap mulai pukul 12.00 WIB. (T/R10/h) http://dlvr.it/NxJKGt

0 notes