#dkpkp
Photo
Trend olahan pangan saat ini berkembang sangat pesat, munculnya berbagai ragam menu kekinian saat ini adalah indikator bahwa tuntutan terhadap ragam menu olahan pangan sangat tinggi. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, masih dalam rangka peringatan Hari Pangan Sedunia pada hari ini Senin 2 November 2020 akan memperkenalkan menu olahan ikan dori melalui zoom meeting. Bagaimana cara mengolahnya dan menu apa saja? sahabat DKPKP dapat mengikuti webinarnya siang ini pukul 14.00 sampai dengan selesai. #dkpkp #dkpkpjakarta #ketahananpangan #haripangansedunia #olahandori #ikandori (di Jakarta, Indonesia) https://www.instagram.com/p/CHEgWZZJ-Z6/?igshid=xnbdm2akvfmx
0 notes
Photo
Banjir di DKI Jakarta tidak hanya berdampak kepada manusia tetapi juga kepada hewan yang tinggal di wilayah DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta mengajak teman-teman untuk berkolaborasi dalam pelayanan kesehatan dan perawatan hewan yang terdampak banjir. Sampai saat ini masih ada lokasi yang tergenang air, ada banyak sekali hewan yang membutuhkan pertolongan. Anda bisa ikut membantu dengan bentuk barang / logistik (Pet Food, obat - obatan hewan, spuit dan lainnya) melalui posko penerimaan bantuan yang tertera di infografis berikut. - source @dkpkp.jakarta . #dkpkp #dkpkpdki #dkpkpjakarta #DKIJakarta #Jakarta #CepatResponJKT #Jaki #PerluTahu #evakuasi #shelter #penampungan #hewanternak #hewankesayangan #hewanpeliharaan #jktinfo https://www.instagram.com/p/B63EoV2HxGN/?igshid=1r7rseh7dspu8
#dkpkp#dkpkpdki#dkpkpjakarta#dkijakarta#jakarta#cepatresponjkt#jaki#perlutahu#evakuasi#shelter#penampungan#hewanternak#hewankesayangan#hewanpeliharaan#jktinfo
0 notes
Text
Nah Loh! Ketua Amarta Yakin Ahok Bakal Kembali Dipenjara Maret Tahun Depan
Nah Loh! Ketua Amarta Yakin Ahok Bakal Kembali Dipenjara Maret Tahun Depan
Masa hukuman penjara yang harus dijalankan bekas Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diprediksi bakal bertambah lama, menyusul bakal diusutnya sejumlah kasus dugaan korupsi selama dia berkuasa.
Salah satunya terkait dugaan korupsi terkait pengelolaan aset Pemprov DKI Jakarta, khususnya yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Begitu diugkapkan Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta), M Rico Sinaga di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (12/6).
“Diprediksi bulan Maret 2018, Ahok dibui untuk kasus dugaan korupsi penyelewengan aset Pemprov DKI,” kata Rico.
Menurut Rico, dalam kasus dugaan korupsi Ahok, kemungkinan besar Presiden Joko Widodo tidak akan melindungi bekas rekan duetnya di Pilgub DKI 2012 itu.
“Sama seperti kasus penodaan agama, dalam kasus korupsi, Jokowi tidak melindungi Ahok. Ini sekaligus menjadi shock therapy bagi lawan-lawan politik Jokowi menjelang Pileg dan Pilpres 2019,” ujar Rico.
Menurut Rico, pengusutan kasus dugaan korupsi Ahok pada Maret tahun depan, akan menjadi momentum yang tepat, karena menjelang pilkada serentak 171 daerah pada 27 Juni 2018.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saeful Hidayat mengatakan manajemen aset di DKI Jakarta kacau balau yang mengakibatkan terjadinya pembelian lahan sendiri. Ia mengatakan kerugian akibat pembelian lahan seluas 4,6 hektare untuk Rusun Cengkareng Barat itu lebih besar dari kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. “Ini betul-betul total loss,” ujarnya.
Djarot menilai seluruh peran, fungsi, dan orang-orang di BPKAD, termasuk SKPD dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perlu dievaluasi terkait pengelolaan aset.
Akibat data yang kacau, pemerintah DKI membeli lahannya sendiri di Cengkareng Barat senilai Rp688 miliar. Peristiwa ini terkuak dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan 2015.
Pembelian yang menyimpang itu terjadi pada November 2015 di mana Dinas Perumahan dan Gedung pemerintah membeli lahan yang sebenarnya milik Dinas Perikanan, Kelautan, dan Ketahanan Pangan (DKPKP).
Tanah itu sudah dimiliki DKPKP sejak 1967. Karena tak terurus, tanah itu kemudian disengketakan Sabar Ganda, perusahaan milik pengusaha DL Sitorus. Namun Mahkamah Agung (MA) menyatakan DKPKP tetap sebagai pemilik lahan. Putusan itu bernomor 1102K/PDT/2011 yang keluar pada 1 Februari 2012.
Usai putusan MA, DKPKP tak kunjung mengurus sertifikat tanah. Alhasil, Toeti membuat sertifikat tanah tersebut ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). BPN Kota Administrasi Jakarta Barat mencatat Toeti sebagai pemilik sah dengan sertifikat hak milik pada tahun 2014 hingga 2015.
sumber : rmoljakarta
Sumber : Source link
0 notes
Photo
Dalam rangka mempertahankan Jakarta tetap bebas rabies, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas dan Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta setiap tahunnya rutin memberikan pelayanan vaksinasi rabies gratis yang dilaksanakan di 5 wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Buatmu yang memiliki peliharaan anjing, kucing, kera ataupun musang, jangan lewatkan kesempatan ini, ya. Cek infografik berikut untuk lengkapnya! Jangan lupa kasih tau orang terdekatmu tentang informasi ini! #jagajakarta #dkpkp #dkpkpjakarta #JakartaBebasRabies #jakartakotakolaborasi #vaksinasirabies Sumber: @dkpkp.jakarta @dkijakarta (di Jakarta Selatan) https://www.instagram.com/p/CHCzSgvp7Gc/?igshid=ltgan5c1eusj
0 notes
Text
Yuk, Ramaikan Festival Bahari Jakarta
Yuk, Ramaikan Festival Bahari Jakarta
JAKARTA (Bisnisjakarta)-
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (DKPKP) Pemprov DKI Jakarta akan menggelar Festival Bahari Jakarta (FBJ). Para wisatawan, dan pecinta alam bukan hanya akan meramaikan pantai namun mereka juga akan bersama-sama bermesraan dengan alam bawah laut yang akan digelar di Pulau Tidung, Pulau Pramuka dan Pulau Pari, 21-22 September 2019.
Kepala Dinas Ketahanan…
View On WordPress
0 notes
Link
Pemprov DKI Jakarta Menugasi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (DKPKP) Provinsi DKI Jakarta, tahun ini...: via RSS Jitunews.com
0 notes
Text
DKPKP DKI Buka Penitipan Hewan Selama Lebaran
DKPKP DKI Buka Penitipan Hewan Selama Lebaran
JAKARTA – Jelang mudik Lebaran. Pemerintah Provinsi DKI membuka layanan jasa penitipan hewan bagi warga yang mudik, mulai 1 Juni hingga 9 Juni 2019.
Menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (DKPKP) DKI Jakarta, Darjamuni, hewan peliharaan milik warga DKI, khususnya kucing, bisa dititipkan di Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan (Pusyankeswannak), di jalan RM.…
View On WordPress
0 notes
Text
0 notes
Text
Menang Kasus Lahan Cengkareng, Pemprov DKI Tagih Rp668 M
[ad_1]
Suara.com – Wakil Gubenur Jakarta Sandiaga Uno mengatakan lahan seluas 4,6 hektare di Cengkareng Barat kini menjadi aset milik Pemprov DKI Jakarta.
Saat ini, Pemprov telah meminta lahan tersebut untuk dicatat sebagai aset milik Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Perikanan (DKPKP).
“Kemarin sudah mendapat arahan dari Bapak Gubernur untuk…
View On WordPress
0 notes
Text
DKPKP Gianyar Bantu Pasarkan Hasil Petani
DKPKP Gianyar Bantu Pasarkan Hasil Petani
GIANYAR – Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan (DKPKP) Kabupaten Gianyar, Bali melakukan terobosan dalam membantu memasarkan hasil petani ikan setempat dengan memanfaatkan berbagai kegiatan dan peluang.
“Pihaknya membuat stand khusus pada momentum ‘car free day’ yang akan digelar secara berkesinambungan,” kata Kepala Dinas DKPKP Kabupaten Gianyar, Ir Dewi Hariani yang memantau langsung…
View On WordPress
0 notes
Text
Setelah Ditertibkan, Ternyata Pasar Ikan Bakal Dibangun Proyek Senilai Miliaran Rupiah
Carina Payue Setelah Ditertibkan, Ternyata Pasar Ikan Bakal Dibangun Proyek Senilai Miliaran Rupiah Artikel Baru Nih Artikel Tentang Setelah Ditertibkan, Ternyata Pasar Ikan Bakal Dibangun Proyek Senilai Miliaran Rupiah Pencarian Artikel Tentang Berita Setelah Ditertibkan, Ternyata Pasar Ikan Bakal Dibangun Proyek Senilai Miliaran Rupiah Silahkan Cari Dalam Database Kami, Pada Kolom Pencarian Tersedia. Jika Tidak Menemukan Apa Yang Anda Cari, Kemungkinan Artikel Sudah Tidak Dalam Database Kami.
Judul Informasi Artikel :
Setelah Ditertibkan, Ternyata Pasar Ikan Bakal Dibangun Proyek Senilai Miliaran Rupiah
Sesuai kontrak kerja dengan pemenang tender, proyek milik DKPKP itu harus selesai Desember 2017. Proyek tersebut menggunakan dana Rp 24 miliar.
http://www.unikbaca.com
0 notes
Text
MENGAPA AHOK HARUS MENANG ?
MENGAPA AHOK HARUS MENANG ? By Edward M ____ Tokoh yang mencitrakan diri sebagai paling bersih itu kelak harus meringkuk di bui karena berbagai korupsi. Jika ini terjadi, publik bakal ramai-ramai meneriakkan koor: "Ahok adalah koruptor teriak koruptor...!" "Basuki adalah maling teriak maling...!" Jejak serampangan pria yang dijuluki bermulut toilet karena suka menyemburkan kata-kata kotor itu dalam memimpin DKI, satu persatu diblejeti oleh Plt Gubernur DKI Soni Sumarsono. Soni, misalnya, menghentikan sementara 14 proyek lelang dini yang dimulai pada era Ahok karena tidak menghargai peran legislatif. Sesuai aturan yang ada, lelang memang seharusnya baru bisa dilakukan atas persetujuan DPRD, tepatnya setelah pengesahan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Ahok juga merekayasa 12 proyek fiktif senilai ratusan millyar rupiah. Berdalih diskresi, gubernur yang tega memaki di depan publik seorang ibu dengan “maling” hanya karena bertanya soal Kartu Jakarta Pintar (KJP) itu, merekayasa proyek-proyek fiktif tanpa persetujuan DPRD. Tidak ada tender, melainkan penunjukkan kontraktor secara langsung kepada keluarga dan relasi pribadinya. Sonni yang juga Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri itu juga menyetop aliran dana liar senilai puluhan millyar rupiah yang sebelumnya secara rutin digelontorkan Ahok sebagai kepada Kodam Jaya, Polda Metro Jaya, Koprs Brimob, KPK, Kejaksaan, dan KPUD. Dalihnya, kerja sama keamanan antara Pemprov DKI. Padahal, bermacam institusi tersebut sudah memperoleh anggaran sendiri secara vertikal yang dikucurkan dari APBN. Dengan kata lain, perkara pendanaan bagi seluruh instansi tersebut sama sekali bukan urusan pemerintah daerah. Sangat patut diduga, bahwa gerojokan dana tersebut Ahok lakukan untuk mencari *bodyguard* buat dirinya. Hibah untuk Kodam dan Polda, misalnya, adalah uang jasa untuk melindungi keamanannya. Sedangkan dana hibah untuk KPK dan Kejaksaan, untuk segala kasus perdatanya. Sedangkan kucuran fulus buat Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), dia berikan untuk mengamankan kepentingan politiknya. Mantan Bupati Belitung Timur yang minim prestasi itu juga sering memalak dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan pengembang. Namun, dalam praktiknya, dia tidak transparan serta melanggar banyak aturan yang ada. Juga tidak ada mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Demi menjaga netralitas, Soni melarang semua Kepala Dinas menerima dana CSR dari pengembang tanpa persetujuan DPRD. Pasalnya, perilaku tersebut hanya beda casing dengan kebiasaan gratifikasi alias suap. Beberapa contoh di atas menggambarkan betapa serampangannya Ahok dalam berkuasa. Namun dengan dukungan media dan dana yang amat besar dari para taipan, *dia memainkan citra sebagai pejabat bersih, anti korupsi, dan berani*. Begitu beraninya dia, hingga bisa mengeluarkan kalimat, *“Kalo Tuhan ngaco, gue lawan!”*. Bukan main... Sayang, faktanya justru menunjukkan hal berbeda. Hasil audit BPK tahun anggaran 2015 membuahkan 50 temuan bermasalah senilai Rp 30,15 triliun. Angka ini hampir setara dengan 50% APBD DKI Jakarta! Selain itu juga ditemukan empat kasus besar yang diduga melibatkan Ahok sebagai sang Gubernur, yakni kasus korupsi pembelian lahan Cengkareng, pembelian lahan RS Sumber Waras, Kasus Korupsi UPS, dan kasus skandal reklamasi. Pada kasus lahan seluas 4,5 ha di Cengkareng, Jakbar, misalnya Ternyata lahan yang dibeli oleh Dinas Perumahan Gedung Pemerintahan seharga Rp 648 miliar itu milik pemprov DKI sendiri, yakni milik Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan (DKPKP). Transaksi itu bisa terjadi lantaran ada memo disposisi Ahok. Negara dirugikan Rp 81,4 Miliar pada kasus korupsi uniterruptible power supply(UPS). Kasus ini melibatkan Kasie Sarana dan Prasarana Sudin Pendidikan Menengah DKI Jakarta Alex Usman. Sebagai pejabat dia memasukkan anggaran UPS pada APBDP 2014 yang ternyata ditanda tangani oleh Ahok sendiri. Selain itu, tanda tangan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) juga ternyata dilakukan oleh Ahok. Jadi, Ahok telah berbohong bahkan menebar fitnah dengan mengatakan penandatangan APBD 2014 adalah gubernur sebelumnya Joko Widodo atau sekda Saefullah. Setelah kebohongan Ahok terbongkar di persidangan, dia kembali beralibi. Katanya, dia kecolongan. BPK pembelian lahan RS Sumber Waras tidak sesuai dengan prosedur. Ada enam penyimpangan yang terjadi. Selain itu harganya lebih mahal dari seharusnya sehingga negara dirugikan sebesar Rp191 miliar. Yang paling menghebohkan, kasus mega proyek reklamasi Teluk Jakarta. KPK pernah menyatakan bahwa kasus korupsi Reklamasi teluk Jakarta adalah “grand corruption". Adalah hal musykil, bila mega korupsi hanya melibatkan Muhammad Sanusi (mantan anggota DPRD, penerima suap); Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja (pemberi suap); dan Trinanda Prihantoro, karyawan PT Agung Podomoro Land. Sebagai gubernur yang menerbitkan izin reklamasi, Ahok diduga kuat terlibat. Apalagi dia begitu ngotot melanjutkan proyek reklamasi walau izin yang dikeluarkanpun sangat dan menyalahi banyak aturan yang berlaku. Ahok terbukti sangat serampangan dalam hal keuangan. Di pengadilan, Ariesman mengaku telah mengelontorkan dana sebesar Rp1,6 Triliun kepada Pemprov, yang menurut Ahok, sebagai kontribusi tambahan atau kebijakan diskresi. Semuanya tanpa dasar hukum yang benar dan jelas alias di masa Orba biasa disebut dana nonbujeter. Di luar keempat kasus kakap tadi, masih ada sejumlah kasus lain yang diduga kuat melibatkan Ahok. Antara lain, pengadaan 150 Bus Scania dan 150 bus Eropa oleh PT Transjakarta sebesar Rp 2,2 triliun yang lagi-lagi tanpa tender. Juga ada kasus proyek Thamrin City dan Waduk Pluit, dan lainnya. Dengan seabrek kasus hukum yang membelitnya itu, teramat wajar bila Ahok ngotot ingin berkuasa lagi. Alasannya, ya itu tadi, selain bisa kembali menikmati berbagai hak istimewa, dan korupsi lagi, juga untuk mengamankannya dari jerat hukum. Untuk itu, dia dan timnya mati-matian berusaha membangun citra sebagai pejabat yang bersih, anti korupsi, dan galak terhadap koruptor. Dia bahkan dengan jumawa mengatakan hanya koruptor yang ingin memenjarakan dirinya. Yang tidak kalah penting, dia dan timnya mengerahkan segenap daya dan upaya untuk bebas dari jerat hukum pada kasus penistaan agama yang kini disidangkan. Soalnya, begitu dia terpidana, maka segala rencana dan strategi tersebut bakal buyar. Ini artinya, tamatlah dia. Inilah yang menjelaskan, mengapa Ahok harus menang. Menang di pengadilan. Menang di Pilkada 2017. Anda mau diam dan menyebarkan info ini, semua adalah pilihan anda
0 notes
Text
Djarot Diminta Bongkar Keterlibatan Ahok dalam Kasus Lahan Cengkareng
Djarot Diminta Bongkar Keterlibatan Ahok dalam Kasus Lahan Cengkareng
Djarot Diminta Bongkar Keterlibatan Ahok dalam Kasus Lahan Cengkareng
Harianpublik.com – Politikus PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat dipastikan sebentar lagi “naik pangkat” menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, menyusul ditahannya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang terbukti bersalah menista agama Islam.
Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah mengharapkan setelah Djarot resmi menjabat Plt, salah satu pekerjaan rumah yang harus dituntaskannya yakni kasus dugaan korupsi pembelian lahan seluas 4,6 hektare di Cengkareng, Jakarta Barat, senilai Rp 668 miliar.
“Setelah menjabat Plt Gubernur, Djarot harus berani membongkar kasus lahan Cengkareng. Karena ada indikasi kuat Ahok terlibat dalam kasus ini,” kata Amir di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (9/5).
Menurut Amir, setelah menjalani pemeriksaan penyidik Bareskrim Polri beberapa bulan lalu, Djarot menyebutkan bahwa kasus lahan Cengkareng lebih kompleks dari dugaan korupsi Rumah Sakit Sumber Waras.
“Sekarang ini harusnya Djarot nggak punya beban lagi, jadi dia harus berani buka-bukaan kepada penegak hukum soal keterlibatan Ahok,” tegas Amir.
Untuk diketahui, pada November 2015, Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI membeli lahan seluas 4,6 hektare dengan harga Rp 648 miliar. Lahan ini dibeli atas nama sertifikat hak milik Toety Noezlar Soekarno, warga Bandung, dengan kuasa hukum Rudy Hartono Iskandar.
Belakangan, lahan tersebut tercatat sebagai aset Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan (DKPKP) Pemprov DKI Jakarta. Artinya, Pemprov DKI membeli lahannya sendiri.
Kasus tersebut digarap Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri dan sudah masuk tahap penyidikan. Namun, belum ada tersangka. Sedikitnya 15 saksi sudah diperiksa, termasuk Basuki Tjahja Purnama alias Ahok pada 14 Juli 2016 lalu.
Ahok sendiri mengakui dirinya memberi disposisi terhadap pembelian lahan seluas 4,6 hektare di Cengkareng Barat itu. Namun, bekas Bupati Belitung Timur itu berkilah tak tahu lahan tersebut bermasalah dan merupakan aset Dinas KPKP DKI. Berkoordinasi dengan Mabes Polri, KPK juga melakukan penyelidikan sendiri atas kasus ini. [opinibangsa.id / rmol]
Sumber : Source link
0 notes
Photo
Dalam rangka mempertahankan DKI Jakarta tetap bebas rabies, Dinas dan Sudin KPKP setiap tahunnya rutin memberikan pelayanan vaksinasi rabies gratis yang terjadwal di lima wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Bagi sobat yang memiliki peliharaan anjing, kucing, kera ataupun musang, jangan lewatkan kesempatan ini. Jadwal pelaksanaan bulan November serta narahubung untuk detail lokasi dan informasi lainnya dapat dilihat melalui infografis berikut ini ya! @aniesbaswedan @bangariza @dkijakarta #dkpkp #dkpkpjakarta #JakartaBebasRabies #jakartaberkolaborasi #jagajakarta #vaksinasirabies #gratis (di Jakarta, Indonesia) https://www.instagram.com/p/CHAdtnNJli_/?igshid=ck39lfja9vqv
0 notes
Photo
Nah, ini dia jadwal pangan murah Bulan Februari 2020, yang bisa diakses pukul 08.00-12.00 di beberapa rusun dan RPTRA! Nggak hanya itu, kamu juga bisa mendapatkan Pangan Murah di toko perkulakan (Jakmart dan DC) dan pasar-pasar Jakarta. Buka setiap Senin- Sabtu pukul 08.00- 17.00. Follow akun @dkpkp.jakarta buat tahu detail lokasinya! Program pangan murah untuk ketahanan pangan ini, bertujuan meningkatkan gizi anak-anak, dan warga Jakarta golongan tertentu. Kasih tahu keluarga, kerabat dan tetanggamu yang membutuhkan informasi ini ya! #DKIJakarta #Jakarta #PemprovDKIJakarta #AniesBaswedan #dkpkp #dkpkpjakarta #PanganMurah #Jaki #PerluTahu #KJPPlus #Jaki #PerluTahu #KartuPekerja #PJLP #KartuLansiaJakarta #PasukanOrange #PasukanBiru #KartuPekerja Sumber: @dkpkp.jakarta (di Kelurahan Manggarai Selatan) https://www.instagram.com/p/B8H9dupJLco/?igshid=gcbrf73xnxx2
#dkijakarta#jakarta#pemprovdkijakarta#aniesbaswedan#dkpkp#dkpkpjakarta#panganmurah#jaki#perlutahu#kjpplus#kartupekerja#pjlp#kartulansiajakarta#pasukanorange#pasukanbiru
0 notes
Photo
Nah, ini dia jadwal pangan murah Bulan Januari 2020, yang bisa diakses pukul 08.00-12.00 di beberapa rusun dan RPTRA! Nggak hanya itu, kamu juga bisa mendapatkan Pangan Murah di toko perkulakan (Jakmart dan DC) dan pasar-pasar Jakarta. Buka setiap Senin- Sabtu pukul 08.00- 17.00. Geser ke kiri untuk lengkapnya! Program pangan murah untuk ketahanan pangan ini, bertujuan meningkatkan gizi anak-anak, dan warga Jakarta golongan tertentu. Kasih tahu keluarga, kerabat dan tetanggamu yang membutuhkan informasi ini ya! #DKIJakarta #Jakarta #PemprovDKIJakarta #AniesBaswedan #dkpkp #dkpkpjakarta #PanganMurah #Jaki #PerluTahu #KJPPlus #Jaki #PerluTahu #KartuPekerja #PJLP #KartuLansiaJakarta #PasukanOrange #PasukanBiru #KartuPekerja Sumber: @dkpkp.jakarta (di Kelurahan Manggarai Selatan) https://www.instagram.com/p/B7B2YPPpWVH/?igshid=1vwq7ki5m3ghw
#dkijakarta#jakarta#pemprovdkijakarta#aniesbaswedan#dkpkp#dkpkpjakarta#panganmurah#jaki#perlutahu#kjpplus#kartupekerja#pjlp#kartulansiajakarta#pasukanorange#pasukanbiru
0 notes
Last Seen Blogs
deannaj
Untitled
rosexluna
Queen Rosalinda(:
suchi-matsu
🖤 Suchi 💜
magginsmacriley
Too Many Ships to Count
