#Potensi Bencana Cilegon | Explore Tumblr Posts and Blogs

turisiancom · 1 year

Text

TURISIAN.com - Ada potensi gelombang setinggi 4.0 di kawasan pesisir selatan Banten. Oleh sebab itu wisatawan yang sedang berlibur di kawasan pantai tersebut diminta untuk berhati-hati. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geologi Stasiun Meteorologi Maritim Kelas I Serang mengatakan merilis info terbaru. Bahwa di pesisir selatan Banten dan Samudra Hindia Selatan Banten terjadi gelombang tinggi 2.50 sampai 4.0 meter. "Kami minta wisatawan bahari memperhatikan peringatan dini gelombang tinggi yang dikeluarkan oleh BMKG guna menghindari kecelakaan laut," kata Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Kelas I Serang Tarjono saat dihubungi di Lebak,Selasa 25 April 2023. Peringatan dini gelombang tinggi di pesisir selatan Banten dan Samudra Hindia selatan Banten ini sudah disampaikan ke pengelola wisata bahari. BACA JUGA: Liburan ke Pantai Kelapa Warna Banten yang Bikin Ceria Termasuk, BPBD setempat,TNI, Polri, pelaku pelayaran, nelayan hingga pemerintah daerah. Penyampaian peringatan dini itu agar tidak menimbulkan kecelakaan laut. Begitu juga BMKG mengeluarkan peringatan dini kewaspadaan potensi curah hujan lebat yang dapat disertai kilat/petir. Dan juga angin kencang di sebagian besar wilayah Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang bagian Tengah dan Selatan. Kota Tengerang Selatan Lalu juga bisa terjadi di Kabupaten Tangerang bagian Selatan dan Kota Tangerang Selatan. Potensi cuaca buruk tersebut dapat menimbulkan bencana alam, seperti banjir,angin puting beliung dan longsor serta pohon tumbang. BACA JUGA: Seluruh Objek Wisata di Garut Siap Sambut Wisatawan di Liburan Lebaran "Kami mengimbau masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana jika terjadi hujan lebat disertai petir dan angin kencang sebaiknya mengungsi ke lokasi aman,"katanya menjelaskan. Ia mengatakan,saat ini wilayah Banten juga berawan dan hujan ringan, seperti pagi hari terjadi di Bojonegara, Cilegon dan Tanara. Pada siang hari dan berawan hujan ringan di Panimbang, Munjul, Cikeusik, Cimanggu, Rangkasbitung, Muncang, Lebakgedong. BACA JUGA: Bendungan Cikoncang, Alternatif Tempat Liburan Akhir Pekan di Banten Selanjutnya, Cibeber, Bayah, Malingping, Tigaraksa, Cisauk, Serpong, Cipocok Jaya, Pandeglang, Gunung Kencana, Balaraja, Pasarkemis, Curug, Tangerang, Ciputat. Malam hari berawan dan hujan ringan di Munjul, Cikeusik, Maja, Muncang, Lebakgedong, Cibeber, Bayah, Tigaraksa, Cisauk, Serpong, Ciputat juga dini hari berawan. Suhu udara 23 - 34°C,kelembapan udara 55 – 95 persen dan angin dari arah Utara hingga Tenggara dengan kecepatan 05 – 30 km/jam. *** Sumber: Antaranews

0 notes

majalahforbes-blog · 5 years

Text

Kemenko PMK Koordinasikan Kesiapsiagaan Risiko Bencana Krakatau

Forbes - Pemerintah melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) terus meningkatkan kesiapsiagaan atas risiko bencana susulan Gunung Anak Krakatau. Hal tersebut mengingat meningkatnya aktivitas Gunung Anak Krakatau dan adanya dugaan longsoran (flank collapse) di sisi barat daya Anak Krakatau sebagai penyebab Tsunami di Selat Sunda membutuhkan penanganan khusus. Sejak 27 Desember 2018 lalu status Gunung Anak Krakatau ditingkatkan dari Waspada menjadi Siaga. Dampak Tsunami yang terjadi pada 22 Desember 2018 lalu diharapkan tidak terjadi lagi dan dapat diantisipasi dengan baik. Pasca Tsunami, pemerintah telah melakukan berbagai upaya penanganan dari mulai evakuasi korban hingga pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak.

Menindaklanjuti arahan Menko PMK Puan Maharani untuk antisipasi dampak peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau, tingkat eselon 1 di Kemenko PMK menggelar rapat koordinasi. Rapat dibuka oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Seskemenko PMK) YB Satya Sananugraha, dan dipimpin oleh Plt Deputi bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK Sonny Harry B Harmadi. Agar dapat memahami potensi risiko yang ada, peserta terlebih dahulu mendengarkan paparan dan rekomendasi dari pakar Ikatan Ahli Tsunami Indonesia Dr Widjo Kongko dan Ikatan Ahli Geologi Indonesia Dr Igan Sutawijaya. Berdasarkan pendapat para pakar, pemerintah perlu memperkuat fasilitas sistem peringatan dini yang ada di sekitar Selat Sunda khususnya pemasangan beberapa unit sensor tide gauge di sekitar pulau-pulau dalam Komplek Krakatau. Kemudian Sestama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Dody Ruswandi mengatakan, Ikatan Ahli Geologi Indonesia akan segera menyampaikan rekomendasi tentang risiko yang ada sebagai dasar penetapan siaga darurat oleh pemerintah daerah. "Ada sekitar 351 ribu jiwa yang berpotensi terdampak jika terjadi bencana di sekitar Selat Sunda," jelas Dody.

Oleh karena itu, kata Dody antisipasi dan kesiapsiagaan atas potensi bencana saat ini di Selat Sunda diharapkan dapat mengurangi risiko korban jiwa dan kerusakan. Rapat Koordinasi juga menyimpulkan perlunya perbaikan sistem informasi bencana serta mendorong kesiapsiagaan daerah. Deputi Geofisika Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, M Sadly menjelaskan bahwa BMKG secara intensif berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk memantau perkembangan di Selat Sunda. Dalam rapat, setiap kementerian/lembaga sepakat memperkuat kesiapsiagaan di wilayah berisiko terdampak sesuai tugas dan fungsinya. Rakor memutuskan segera dilaksanakan rapat teknis untuk menetapkan implementasi di lapangan termasuk antisipasi khusus di wilayah pantai Cilegon yang menjadi lokasi berbagai industri. Pemerintah daerah melalui Kemendagri diminta segera menetapkan titik evakuasi dan menyiapkan jalur khusus evakuasi. Hal lain yang disepakati untuk segera ditindaklanjuti ialah mekanisme informasi untuk peringatan dini bahaya bencana.

Rakor ini diikuti oleh berbagai lintas Kementerian dan Lembaga. Hadir perwakilan dari Kemenko Maritim, BNPB, BMKG, Kementerian PUPR, BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi), Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (Kemen ESDM), Kemendagri, Kemenhub, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kemensos, Kemendikbud, dan perwakilan TNI. Read the full article

0 notes

radarbanten · 7 years

Text

Rakor Pendataan

SERANG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten menggelar acara rapat kordinasi dengan BPBD Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten, pertengahan Mei lalu, di Kota Serang.

BPBD Provinsi Banten secara aktif terus melakukan koordinasi dengan BPBD kabupaten kota untuk memberikan pelatihan dan sosialisasi untuk mengurangi resiko bencana sesuai arahan Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BPBN) bahwa di Banten terdapat 14 jenis bencana.

Sekretaris BPBD Provinsi Banten, Nuryanto mengatakan wilayah Banten secara geografis merupakan daerah rawan bencana mulai tsunami, gempa, tanah longsor, banjir, dan lainnya.

Nuryanto menekankan khususnya wilayah Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak menjadi perhatian khusus. Kota Cilegon yang banyak terdapat industri yang berjejer harus menjadi perhatian khusus, mengingat daerah tersebut terdapat perusahaan kimia, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan itu menjadi perhatian apabila terjadi bencana. Mengingat dampak dari keberadaan perusahaan tersebut, sehingga diperlukan koordinasi yang maksimal antara BPBD, perusahan terkait, masyarakat dan Instansi lain untuk mengurangi dampak bila terjadi bencana.

Untuk wilayah Kabupaten Pandeglang dan Lebak, bencana longsor dan banjir menjadi perhatian khusus karena dua wilayah tersebut secara geografis banyak terdapat gunung dan sungai besar. “Lantaran hal itu, maka sudah harus menjadi komitmen antara Pemprov Banten dan kabupaten kota serta semua pihak untuk bersinergi dalam penanganan penanggulangan bencana baik skala lokal maupun regional. Diharapkan dengan sinergitas yang kuat, terarah, terpadu dan koordinasi yang baik dapat meminimalisir dampak dari terjadinya bencana,” harap Nuryanto.

Sementara Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Banten, Sumawijaya menambahkan, seluruh aparat penanggulangan bencana daerah di Provinsi Banten dan kabupaten kota untuk melaksanakan program kegiatan pengurangan resiko bencana melalui seminar atau sosialisasi yang diadakan oleh BNPN atau pun BPBD Provinsi.

Menurut Sumawijaya, BPBD tidaklah cukup dalam penanganan penanggulangan bila terjadi bencana. Sebab diperlukan semua pihak termasuk dunia usaha masyarakat ataupun relawan. “Hal ini sesuai dengan Uandang–Undang Nomor 24 Tahun 2007, di mana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Bahkan untuk menguatkan program tersebut BPBD Banten telah menandatangani MoU dengan Brimob Polda Banten untuk membentuk Satgas Kebencanaan pada tahun lalu,” ungkapnya.

Hasil Rakor

Dari hasil rakor, BPBD Banten telah melakukan pemetaan dan menyisir setiap daerah yang berpotensi bisa menimbulkan terjadinya bencana alam. Setidaknya, ada 14 kategori kerawanan bencana yang telah dipetakan BPBD dan sering terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Banten.‎ “Dari 14 kategori yang sudah kami petakan, 10 itu masuk dalam kategori bencana ekstrem yang sering terjadi di Banten. Seperti banjir, longsor, gempa, tsunami, puting beliung, kekeringan dan kebakaran,” katanya.

Ditambahkan Sumawijaya, selain memetakan potensi bencana alam, BPBD juga akan mengantisipasi terjadinya bencana sosial akibat beberpa pembangunan yang terjadi di setiap wilayah. Untuk itu menurutnya, kedudukan Perda Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) perlu dioptimalkan untuk mencegah kemungkinan hal tersebut bisa terjadi.

“Makanya dari Perda RTRW ini juga harus berimbang dengan aspek sosial. Kalau ketimpangannya terlalu jauh, imbasnya juga akan signifikan. Saat ini pun kita antisipasi itu terutama bagi yang berada di daerah utara yang padat penduduk,” katanya.

Selain itu, kata Sumawijaya, apabila Perda RTRW tersebut tidak dioptimalkan, imbasnya nanti bisa berakibat kepada pergeseran titik lokasi daerah yang berpotensi terjadinya bencana alam. “Contohnya seperti di Tol Anyer. Tol Anyer ini sering menyebabkan banjir, padahal dulu sebelum ada tol, air itu mengalir dengan lancar ke hilir. Tapi kan sekarang tergenang, bahkan sawah masyarakat juga ada yang tidak bisa digarap gara-gara banjir,” kata Sumawijaya.

Ke depan, kata Sumawijaya, Perda RTRW tersebut diharapkan bisa untuk mengatur pemetaan lokasi dan pemanfaatan daerah yang akan digarap pengembang. Sehingga persoalan terjadinya bencana alam di Banten bisa ditekan sedini mungkin. “Pembangunan itu kan dampaknya bisa positif bisa negatif, terutama dalam tata ruang. Nantinya juga harus diatur peruntukan buat perumahan di mana, peruntukan hutan di mana dan peruntukan daerah resapan harus di mana. Karena tata kelola tanah itu perlu,” katanya.‎

Sebelumnya, Kasubag Program dan Evaluasi BPBD Banten, Widiawati mengatakan, dengan diadakannya rakor pemetaan data rawan bencana yang melibatkan BPBD se-Banten, pihaknya berharap bisa mendengar langsung apa yang menjadi kendala yang ada, sehingga perwakilan BPBD kabupaten kota bisa memberikan masukan. “Pemetaan rawan bencana sangat penting, sehingga penanggulangan bencana lebih efektif, terarah dan bisa meminimalisasi korban jiwa,” tandasnya.‎ (ADVERTORIAL/BPBD PROVINSI BANTEN)

#gallery-0-5 { margin: auto; } #gallery-0-5 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-0-5 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-0-5 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Sekretaris BPBD Banten Ir. Nuryanto (tengah) memberikan materi.

Peserta BPBD kab kota se-Banten menyimak materi dalam rakor pemetaaan data rawan bencana.

Peserta rapat koordinasi BPBD se-Provinsi Banten saat registrasi.

BPBD Banten Gelar Rakor Pendataan Daerah Rawan Bencana Rakor Pendataan SERANG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten menggelar acara rapat kordinasi dengan BPBD Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten, pertengahan Mei lalu, di Kota Serang.

#BPBD Provinsi Banten

0 notes